Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penting untuk direvisi. Hal itu menyusul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang berdampak besar terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing hingga waktu istirahat. DPR prinsipnya merespon positif soal perlunya dibentuk dan memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. Selain putusan MK, Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyebut alasan perlunya revisi UU Ketenagakerjaan adalah beleid ini belum pernah diperbaiki sejak awal terbit tahun 2003. Sehingga, perlu diubah untuk mengakomodasi berbagai perubahan dan perkembangan ketenagakerjaan. “Yang harus…

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, menyambut positif kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai bagian dari penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Menurutnya, pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan visi besar Asta Cita yang bertujuan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Ia pun menegaskan peran strategis Danantara dalam mendukung pencapaian Asta Cita yang menjadi visi besar pembangunan nasional. Sebab, sebutnya, BPI Danantara ini bisa berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas. Sebagai contoh, adanya potensi kemajuan di sektor energi terbarukan,…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Longki Djanggola, menilai bahwa peran Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah perlu dimaksimalkan untuk membekali keterampilan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Menurutnya, pekerja migran memiliki potensi besar, terutama dalam kontribusi mereka terhadap devisa negara. “Tinggal memaksimalkan BLK yang dulu dikelola pemerintah daerah dan kini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah pusat bisa berkompromi. Saat ini, BLK yang paling kita butuhkan adalah yang khusus untuk tenaga kerja PMI,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dalam rangka penyusunan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran…

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga ia meminta lembaga tersebut dievaluasi. “Membaca putusan PSU oleh MK, salah satu penyebabnya adalah kinerja KPU yang tidak profesional, terutama dalam persoalan administrasi pendaftaran calon,” ujar Khozin kepada media di Jakarta, Selasa (25/2/2025). Ia menegaskan bahwa jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi, maka PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi. Ia mencontohkan kasus di Pilkada Tasikmalaya, di mana seorang kandidat…

Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di tingkat Panitia Kerja (Panja). Revisi ini dilakukan setelah pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH). Ketua Panja Revisi UU sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengungkapkan bahwa revisi ini cukup signifikan, bahkan bisa menyerupai penyusunan undang-undang baru. “Ya, poinnya banyak. Ini termasuk (merevisi) 50% dari undang-undang yang ada. Jadi, nanti bukan hanya revisi kecil, tapi bisa seperti menyusun undang-undang yang baru,” ujar Singgih di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Singgih menegaskan bahwa revisi ini dilakukan setelah pembentukan BPH. Ia juga…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muazzim Akbar menyoroti terkait paspor Pekerja Migran Indonesia. Ia menilai perlu adanya kerja sama dengan imigrasi mengenai pembuatan paspor pada pekerja migran Indonesia. Menurutnya, dengan adanya peran imigrasi, diharapkan kejadian seperti pemalsuan usia dapat dicegah. “Kan imigrasi ada wawancara. (Misalnya) sesuai dengan KTP ini, masa kamu usiamu 30 gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari raut wajahnya sudah usia 50. Nah ini mungkin perlu kita ada kerja sama dengan imigrasi,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mataram, Lombok,…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Ravindra Airlangga bertemu dengan delegasi Anwar Gargash Diplomatic Academy (AGDA) UEA, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025). AGDA UEA merupakan sebuah institusi pendidikan calon diplomat. Mereka sedang melakukan kunjungan ke beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk menjajaki potensi kerja sama. “Mereka semua berasal dari Anwar Gargash Diplomatic Academy yang merupakan pendidik calon-calon diplomat untuk Uni Arab Emirates, dan mereka sedang tur ke South Africa, Indonesia, karena melihat adanya hubungan dekat dan masa depan bersama dengan negara-negara ini,” kata Ravindra kepada koranmerdeka.co. Dalam pertemuan tersebut, Ravindra dan delegasi AGDA berbincang soal perkembangan perekonomian…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI agar segera menyelesaikan regulasi komprehensif terkait pelindungan pekerja berbasis aplikasi, seperti pengemudi ojek daring dan kurir. “Saat ini, status pekerja berbasis aplikasi masih belum jelas. Mereka bukan karyawan tetap dan tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan perusahaan platform digital. Akibatnya, hak-hak dasar mereka sering kali terabaikan,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025). Ia menambahkan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan eksploitasi, ketidakpastian status kerja, serta minimnya jaminan sosial bagi pekerja di sektor ekonomi digital. “Sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai pekerja formal, sehingga tidak mendapatkan hak…

Mahkamah Konstitusi (MK) telah tuntas menyelesaikan perkara PHPU-Kada 2024 yang berjumlah 310 Permohonan pada Senin (24/2/2025) lalu. Diketahui, 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah. Menanggapi keputusan ini, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan akan memanggil seluruh penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah untuk memastikan kesiapan stakeholder terkait guna melaksanakan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini ia sampaikan kepada koranmerdeka.co di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025). “Terkait dengan keberadaan penyelenggara pemilu yang dalam banyak putusan MK didapati ada ketidakprofesionalan, kecerobohan, kesalahan menerapkan hukum. Komisi II akan sangat…

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum yang dihadiri oleh Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) serta keluarga Alex Denni. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas kelanjutan kasus hukum yang tengah berlangsung, dengan fokus pada adanya kejanggalan prosedural dalam penanganan perkara yang melibatkan Alex Denni. RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tersebut menyarankan agar Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) segera melakukan penyelidikan terkait dugaan kejanggalan dalam proses hukum yang menimpa Alex Denni. “Komisi III DPR RI meminta Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengusut tuntas…