Penulis: Redaksi

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Holding dan PT Perhutani di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Rapat ini bertujuan untuk meminta keterangan terkait tata kelola perkebunan dan kehutanan berdasarkan temuan BPK. Memimpin agenda, Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menjelaskan bahwa tugas dan fungsi BAKN DPR RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 112D Ayat 1 dan 2. Sebagaimana yang diketahui, BAKN memiliki kewenangan untuk menelaah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada…

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan H.E. Mr. To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam. Pada pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan di sektor ekonomi, perdagangan, hubungan antar parlemen hingga hubungan dengan masyarakat. Puan mengungkap, hubungan baik antara Indonesia dan Vietnam sendiri sudah berlangsung selama 80 tahun. “Hubungan ini sudah berjalan dimulai dengan satu modal yang sangat baik yaitu hubungan baik antara kedua founding father yaitu Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh yang merupakan sama-sama founding father dari kedua negara,” kata Puan dalam konferensi pers yang dilakukan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Lebih…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas banyaknya tenaga kesehatan (nakes) honorer daerah yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Irma, karena sistem otonomi daerah, pemerintah pusat tidak bisa ikut campur dalam pengelolaan tenaga honorer di daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar tenaga kesehatan yang menghadapi masalah terkait status kepegawaian atau gaji rendah segera berkoordinasi dengan kepala daerah masing-masing. “Kalau nakes di daerah itu, itu tanggung jawab pemda sebenarnya. Itu sebenarnya bukan tanggung jawab pusat, itu tanggung jawab daerah. Jadi karena otonomi daerah sudah mengatur itu. Jadi pusat nggak bisa cawe-cawe ke sana,”…

Pada Senin, (10/3/2025), menjelang waktu berbuka puasa, beredar video di berbagai platform media sosial yang menunjukkan belasan tahanan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Kuta Aceh. Dalam rekaman tersebut, para tahanan tampak melompati gerbang depan lapas, bahkan ada yang melarikan diri melalui atap. Hingga saat ini, jumlah pasti tahanan yang kabur belum diketahui. Menanggapi insiden tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus, dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), mendesak pihak terkait, khususnya Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan, untuk segera memberikan penjelasan dan mengusut tuntas kejadian ini. “Sangat memalukan ya di dunia pemasyarakatan kita. Dalam video tersebut dan saya…

Setelah sehari lalu, seorang warga Aceh Timur korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dipulangkan dari Laos. Kini satu warga Aceh lain asal Kabupaten Pidie kembali dipulangkan dari Kamboja. Korban berinisial MR (23) asal Kecamatan Padang Tiji tiba di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara pada Selasa (10/3/2025) sekitar pukul 22.00 WIB. Setiba di Bandara, MR disambut dan difasilitasi pemulangan ke Kabupaten Pidie oleh Staf Penghubung anggota DPD RI, Sudirman Haji Uma, S.Sos. Berdasarkan informasi tim Haji Uma yang disampaikan kepada media pada Selasa (11/3/2025), MR berhasil diamankan oleh otoritas kepolisian Kamboja, 21 Februari 2025 dan kemudian diserahkan kepada Kedutaan Besar Republik…

Yang pertama kami mengapresiasi capaian diplomatik antara presiden Prabowo Subianto bersama yang mulia To Lam yang mencapai level comprehensive strategic partnership. “Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang memiliki jalan sejarah yang nyaris sama. Kita sama-sama negara yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme”, ujar Sultan kepada awak media pada Selasa (11/03). Sebagai bangsa kita patut mendukung political Will Kedua pemimpin kita benar-benar ingin memperkuat dan meningkatkan kerjasama di hampir semua bidang, politik, ekonomi, pertahanan keamanan hingga pertukaran kunjungan di bidang pendidikan dan sains. Harapan kami tentunya agar kerjasama strategis kedua negara dapat mendukung setiap program prioritas utama pemerintah, terutama program swasembada…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menerima audiensi dari Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Muhammad Adani, S.H., M.Kn., di Ruang VIP Gedung A lantai 1. Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Ketua II BULD DPD RI, Abdul Hamid, dan bertujuan untuk mempererat sinergi dalam pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan daerah (Perda). Dalam kesempatan tersebut, Ketua BULD DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Bungo yang berinisiatif belajar dari DPD RI terkait mekanisme pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda. Stefanus menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPD RI dan DPRD dalam mengawal kualitas regulasi daerah.…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/ 2025). Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB itu dipimpin oleh Ketua Komite IV Ahmad Nawardi dan dihadiri oleh Anggota Komite IV serta Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto, beserta jajaran. Nawardi membuka rapat dengan menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat memberikan masukan strategis bagi LPDP, terutama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana abadi pendidikan yang terus berkembang. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja LPDP sepanjang tahun 2024 serta membahas rencana…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, menerima kunjungan resmi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Viet Nam, Yang Mulia To Lam, didampingi Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Ta Van Thong, pada Selasa (11/3) di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, lantai 8, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan. Kunjungan ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Viet Nam sejak 30 Desember 1955. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi oleh para Wakil Ketua DPD RI, yaitu GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai. Hadir pula pimpinan…

Melihat potensi besar di industri film Indonesia, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian berharap BUMN (Badan Usaha Milik Negara) PT Danareksa (Persero) dapat mendukung pendanaan industri film nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Danareksa beserta Subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). “Coba dicari formula yang lebih meringankan pelaku industri film itu sendiri. Karena kadang-kadang pelaku industri film kita ini sudah besar potensinya tapi ketika dihadapkan dengan pendanaan mereka kesulitan untuk produksi film yang berkualitas. Sementara ketika mereka akan mendapatkan pendanaan yang baik peraturannya jelimetnya luar biasa,” kata Kawendra. Kawendra menambahkan, optimalisasi…