Penulis: Redaksi

Dalam rangka memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025, Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, melakukan kunjungan langsung ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Pelabuhan Gilimas dan Terminal Dinas Perhubungan NTB. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus mudik, kesiapan infrastruktur, serta kenyamanan penumpang yang menggunakan jalur darat, laut ataupun udara sebagai moda transportasi selama libur Lebaran. Dalam pemantauan tersebut, Anggota Komite II DPD RI ini menyampaikan bahwa secara umum Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid telah siap menerima dan melayani penumpang di masa mudik Lebaran tahun ini. “Jumlah penumpang saat ini berkisar di angka 6.000an…

Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han), berkomitmen mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) yang semakin marak terjadi di Aceh. Hal tersebut disampaikan Pangdam IM dalam pertemuan silaturrahmi dengan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Daerah Pemilihan Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos pada Kamis (27/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, senator yang akrab disapa Haji Uma mengungkapkan kepada Pangdam IM terkait peningkatan kasus TPPO di Aceh. Banyak warga Aceh terutama usia muda menjadi korban TPPO disejumlah negara seperti Myanmar, Laos, Kamboja maupun Filipina. Haji Uma menambahkan jika peningkatan kasus TPPO…

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Komisi III DPR RI melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Sebagai provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Kepulauan Sumatera, penurunan angka kejahatan ini menjadi langkah positif dalam menciptakan suasana yang lebih aman bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya menjaga tren penurunan angka kriminalitas serta meningkatkan pelayanan humanis kepada masyarakat. Ia juga menyoroti instruksi Kapolda Sumut kepada seluruh Kapolres untuk memantau situasi secara langsung melalui Handy Talky (HT) selama perayaan Idul Fitri. “Kami meminta agar tren penurunan angka kriminalitas ini terus dijaga karena keamanan di Sumut sangat…

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyarankan instansi yang berkewenangan mengeluarkan izin mendirikan bangunan di daerah rawan bencana untuk memperketat perizinannya. Serta instansi terkait harus melibatkan ahli dalam memberikan perizinan tersebut. “Karena saya banyak temukan pimpinan-pimpinan dinas atau instansi yang berwenang mengeluarkan izin justru di isi oleh bukan orang-orang yang mengerti tentang bidangnya. Padahal harusnya kita serahkan kepada ahlinya, bukan diserahkan bukan kepada ahlinya, nanti akan menjadi bencana. Fakta yang ada sekarang sudah kadung bangun,” tuturnya kepada koranmerdeka.co di Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/3/2025). Nanang pun menambahkan, pengalaman-pengalaman tersebut dia dapatkan setelah pernah menetap selama 8 tahun di Bandung. Dimana menurutnya,…

Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, menyoroti upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Ia mengapresiasi langkah tegas Kapolda Sumut beserta jajarannya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Ia menilai program kepolisian dalam menangani kasus narkotika, baik terhadap pengedar maupun korban penyalahgunaan, sudah cukup intens dan memberikan dampak positif. Meski demikian, Lola menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap anggota kepolisian yang ditugaskan di daerah rawan narkoba dan kriminalitas. Ia menegaskan bahwa keselamatan fisik maupun mental para personel harus menjadi prioritas agar mereka tidak terpengaruh oleh lingkungan tempat mereka bertugas. “Jangan sampai anggota kita…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengingatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Jawa Barat, untuk menyiapkan cadangan jemaah haji yang tidak mampu melakukan biaya pelunasan. Ia mengingatkan, jangan sampai perjuangan menambah kloter haji sia-sia hanya karena ketidakterampilan Kemenag dalam memenuhi kuota haji yang ada. “Harapan kita Kakanwil Jabar segera melakukan mitigasi dan antisipasi, kalau memang ini sampai batas waktu kedua dan ketiga ini tidak terisi bagaimana supaya jangan sampai kosong seatnya, karena  kita memperjuangkan mati-matian untuk slot atau untuk kuota itu sangat besar sekali, bahkan sampai rebutan dengan negara lain, kalau kita sampai kosong itu sangat…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti persoalan pendidikan yang ada di MAN Insan Cendekian (MAN IC) Jawa Barat yang dikelola oleh Kementerian Agama. Menurutnya, MAN IC merupakan sekolah favorit yang banyak menoreh prestasi di tingkat nasional. Namun, justru tidak mendapat perhatian dari Pemerintah. “Akhirnya, kita bisa mengusulkan ada MAN IC di Jabar. Tapi,  ternyata satu tahun pertama kemarin itu belum ada lahannya, belum ada sarprasnya masih nginduk ke Diklat. Padahal, ketika ketika kita bicara dengan Kanwil provinsi saat Ridwan Kamil jadi gubernur, kita sudah dikasih sebenarnya tanah lumayan besar di daerah ujung jaya. Dengan asumsi bahwa lahan di…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan pihaknya setuju agar pembangunan Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial. Namun, menurutnya, masih banyak hal yang harus dipikirkan ke depannya, khususnya terkait label Sekolah Rakyat yang terkesan sebagai sekolah anak miskin. “Pada saat nanti ini beroperasional yang harus diingat oleh Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat dan daerah adalah labelling terhadap sekolah tadi. Jangan sampai anak-anak yang sudah (lekat) dengan dikotomi bahwa dia anak miskin, kemudian dia sekolah kemudian menjadi labelling dia dari sekolah kemiskinan,” katanya kepada koranmerdeka.co di Bandung, Jawa Barat, Kamis, (27/03/2025). Karena itu, Selly berharap perlunya terobosan-terobosan lain agar nama sekolah rakyat ini dapat memberikan…

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Jawa Barat menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, beserta seluruh perangkatnya baik Sekretaris Daerah (Sekda) ataupun Asisten Daerah (Asda). Sejatinya, Kunjungan Kerja Komisi VIII tersebut adalah dalam rangka untuk membahas persoalan sosial, kebencanaan, haji, perlindungan anak dan isu-isu lainnya yang ada di Jawa Barat. Ketua Tim Kunker Komisi VIII Singgih Januratmoko menjelaskan Kunker ini dimaksudkan dalam rangka menggali masalah-masalah apa yang ada di Jawa Barat untuk dapat diperjuangkan di pemerintah pusat. “Kita juga sudah membawa kementerian-kementerian yang menjadi mitra Komisi VIII yang fokus pada soal keagamaan, sosial, dan lain-lain.…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, mengakui bahwa Provinsi Bali, sebagai salah satu destinasi wisata dunia dengan jumlah turis yang sangat besar. Secara tidak langsung membuat Aparat Penegak Hukum (APH) berada dalam situasi sulit terkait penegakan hukum, termasuk dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. “Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia dengan jumlah turis yang sangat besar tentu menjadi berkah tersendiri. Namun, di sisi lain, turis yang datang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Kelakuan turis yang anomali ini tentu harus disikapi dengan hati-hati oleh APH Bali. Sehingga, APH Bali berada dalam situasi yang sulit,” ujar Sari…