Penulis: Redaksi

Persatuan Pensiunan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI (P3S DPR RI) periode 2024–2028 menggelar Rapat Anggota dan Halalbihalal di Gedung Serbaguna Masjid Baiturrahman DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus momen refleksi bagi para anggota dan pengurus organisasi. Ketua P3S DPR RI, Slamet Sutarsono, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sudah direncanakan sejak Rapat Anggota sebelumnya pada 22 Januari lalu. Ia juga menepis anggapan bahwa pemilihan tanggal kegiatan disengaja untuk menyaingi kegiatan lain. “Kami sudah rencanakan jauh-jauh hari, tidak ada maksud lain selain mempererat tali silaturahmi antaranggota,” ujarnya. Slamet juga menegaskan bahwa P3S merupakan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menyoroti strategi Badan Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) untuk meyakinkan ASN (aparatur sipil negara) agar mau pindah ke IKN secara bertahap. Strategi tersebut diharapkan sejalan dengan desain pemindahan ASN ke IKN. “Sebagian besar hanya berpikir soal insentif terus, supaya ASN ini atau PNS (Pegawai negeri sipil) ini bisa betah di IKN. (Tapi) bagi saya bukan soal itu. Sebanyak apapun apapun kita kasih duit, kalau tidak nyaman mereka tidak akan mau pindah,” ujar Bahtra dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian PAN-RB, BKN dan OIKN…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) menyelesaikan beberapa insiden dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti yang terjadi di Batang, Jawa Tengah dan Kalibata, Jakarta Selatan. “Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita guna menghadirkan SDM unggul bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah,” ujar Netty dalam keterangannya kepada media yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu ( 23/04/2025). Terkait kasus dugaan keracunan massal di…

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana turut menyoroti tindakan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang belakangan ini ramai diberitakan kerap hadir di lingkungan kampus. Menurutnya, kehadiran prajurit militer yang memasuki area perguruan tinggi berpotensi mencederai kebebasan akademik. “Peristiwa kedatangan aparat tentara ke kampus bisa ditafsirkan sebagai upaya mendikte, bahkan menjadi bentuk tindakan intervensi kebebasan akademik yang mutlak memerlukan suasana yang kondusif bagi kebebasan berpikir dan berekspresi intelektual,” kata Bonnie kepada koranmerdeka.co, Selasa (22/4/2025).  Adapun peristiwa masuknya aparat TNI ke kampus berulang terjadi usai pengesahan Revisi UU TNI pada Maret 2025. BBC Indonesia mencatat, jejak TNI di perguruan tinggi bahkan pernah…

Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar kasus dugaan penganiayaan dan eksploitasi para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari diusut secara tuntas agar fakta yang terjadi di masa lalu benar-benar terungkap. Menurutnya, harus ada tanggung jawab yang diberikan kepada korban. “Kasus ini sebenarnya seperti pucuk es. Kejadian sudah lama, namun baru ramai terungkap sekarang. Meski begitu, negara harus menghadirkan keadilan bagi para mantan pemain sirkus di Taman Safari ini,” kata Gilang Dhielafararez, Selasa (22/4/2025). Gilang menilai, negara harus menghadirkan keadilan bagi para eks pemain sirkus OCI Taman Safari yang selama ini merasa kasusnya belum tuntas.…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan sistem pembayaran nasional. Hal ini ia ungkapkan menyusul sorotan Pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).  “QRIS dan GPN adalah tonggak penting dalam upaya membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berbasis kepentingan rakyat. Ini bukan kebijakan diskriminatif, melainkan manifestasi kedaulatan digital kita sebagai bangsa,” tegas Hanif dalam keterangannya pada koranmerdeka.co, Selasa (22/4/2025).  Menurut Hanif, sistem pembayaran adalah infrastruktur vital dalam ekonomi digital yang tidak boleh diserahkan pada kepentingan asing. Kritik dari luar negeri,…

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibuat pemerintah merupakan langkah strategis dalam merapikan administrasi pertanahan guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, menghindari sengketa tanah, serta mendukung penataan ruang nasional yang lebih tertib dan teratur. Untuk itu, Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, mendorong penyelesaian target program PTSL. “PTSL bukan hanya sekadar memberikan sertifikat, melainkan fondasi penting dalam membangun sistem hukum pertanahan yang jelas dan transparan untuk menghindari permasalahan sengketa agraria. Melalui sertifikasi tanah, masyarakat diberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan lahan yang mereka miliki. Sertifikat resmi…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus. Ia menyebut, kepergian pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu merupakan kehilangan besar bagi dunia, bukan hanya bagi umat Katolik, tetapi juga bagi seluruh rakyat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. “Saya pribadi sangat terkejut dan berduka. Rasanya baru kemarin kita menyambut beliau dengan sukacita di Indonesia. Kehadirannya membawa pesan perdamaian dan semangat kemanusiaan yang begitu kuat,” ujar Mardani kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (21/4/2025). Menurut Mardani, wafatnya Paus Fransiskus terasa makin menyentuh karena terjadi tak lama setelah lawatan historisnya ke Indonesia pada September…

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Taufan Pawe, mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus pagar laut yang ditemukan di 34 titik di wilayah Indonesia. “Saya terkadang bertanya-tanya, Pak Menteri. Kita pernah cukup alot membahas masalah pagar laut, tapi diam begitu saja,” ujar Taufan saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di ruang rapat Komisi II, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025). Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa pihaknya ingin segera mengetahui kelanjutan atau output dari penanganan kasus pagar laut tersebut, agar dapat menjadi pembelajaran di masa mendatang. Dalam kesempatan itu, Pawe juga menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya…

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi kinerja positif yang telah dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun demikian, ia tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi terhadap kinerja pemerintah di sektor pertanahan dan tata ruang. “Kami tentu mengapresiasi kerja-kerja positif yang sudah dilakukan Saudara Menteri, di tengah berbagai macam polemik dan perhatian publik terhadap sektor pertanahan dan tata ruang,” ujar Rifqi dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025). Salah satu hal yang disorot Rifqi adalah realisasi anggaran Kementerian…