Penulis: Redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Pemilu akan dibahas dengan menggunakan metode Omnibus Law. Menurutnya, metode tersebut perlu dilakukan karena mengkompilasi seluruh undang-undang pemilu dari Pilkada dan undang undang lainnya yang terkait menjadi satu. “Sampai sekarang kan belum ada juga (kepastian mengenai revisi UU Pemilu dibahas di Komisi II atau Baleg). Kalau kemarin Pak Doli sebagai mantan Wakil Ketua Komisi II dan kami juga di Baleg, bersepakat itu (UU Pemilu) direvisi dengan menggunakan metode Omnibus Law. Jadi ada beberapa UU yang harus disatukan, disederhanakan,” ungkap dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025). “Kenapa itu harus dibikin…

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengecam keras insiden pengeroyokan terhadap seorang perempuan berinisial RP (31) oleh kelompok debt collector yang terjadi di depan kantor Polsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Ia menyebut peristiwa yang terekam dan viral di media sosial itu sebagai bentuk nyata premanisme berkedok penagihan utang yang mencederai rasa keadilan dan keamanan masyarakat. “Ini bukan sekadar pelanggaran pidana biasa. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam menertibkan praktik debt collector yang melanggar hukum,” tegas Martin dalam pernyataannya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (23/4/2025). Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (19/4) malam dan melibatkan 11 orang pelaku. Ironisnya, peristiwa kekerasan itu berlangsung…

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbanyak program kerakyatan di sektor kelautan dan perikanan, khususnya yang langsung menyentuh para pembudidaya ikan skala UMKM serta nelayan kecil di pesisir. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KKP di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2025). “Sebagai bagian Kemenko Pangan, Program KKP perlu lebih fokus dan banyak yang langsung dirasakan rakyat termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis,” ujar Rina dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Rabu (23/4/2025) Selain itu, Rina juga meminta program yang dibiayai bantuan hibah luar negeri dilaksanakan pada daerah…

Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica menyoroti terkait program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbasis dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN). Ia meminta KKP untuk melakukan evaluasi PHLN, sebab, menurutnya beberapa program tersebut dinilai gagal menjawab kebutuhan dalam negeri. “Ada beberapa case yang kami catat yang pertama adalah realisasi Program Oceans for Prosperity (Laut untuk Kesejahteraan/LAUTRA) di Papua dan NTT yang hanya masih 45 persen dari progres. Lalu yang kedua ada proyek Eco-Fishing Port (EFP) di Sumatera Barat yang karena desainnya itu tidak sesuai dengan kondisi geografis, jadi ini masih belum terealisasikan. Ada juga Fishing Port di Banten yang terkendala karena sengketa lahan,” kata Cindy dalam…

Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan penggunaan anggaran Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang sudah habis sejak Januari 2025. Ironisnya, dalam laporan capaian kinerja, tercantum bahwa realisasi program tersebut nihil. “Dari paparan tadi saya melihat ada beberapa kegiatan, meski tidak dirinci, namun disebutkan bahwa anggarannya sudah habis sejak Januari 2025. Akibatnya, program yang telah direncanakan tidak dapat dilanjutkan. Salah satunya adalah kegiatan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara dalam tabel capaian kinerja, kegiatan tersebut justru tercatat nol realisasi dari target yang ditetapkan. Ini tentu menimbulkan pertanyaan,” ujar Heri Gunawan dalam Rapat Dengar Pendapat…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan pihaknya berkomitmen serius menampung dan menindaklanjuti aspirasi Koalisi Ojek Online (Ojol) Nasional terkait ketidakjelasan status kerja dan dugaan eksploitasi yang dialami para mitra pengemudi ojol. Pernyataan ini disampaikan oleh Netty saat membuka agenda audiensi BAM DPR dengan Koalisi Ojek Online di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Agenda digelar sebagai tindak lanjut dari surat resmi yang disampaikan Koalisi Ojol Nasional kepada BAM. Diketahui, mereka menuntut kejelasan status pekerja dalam skema kemitraan yang dinilai timpang dan merugikan. “Badan Aspirasi Masyarakat adalah alat kelengkapan DPR yang baru dibentuk sejak…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyuarakan seruan kuat kepada Perum Jasa Tirta (PJT) I dan II untuk mendukung penuh agar pemerintah bisa bergerak cepat mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menilai BUMN pengelola sumber daya air seperti PJT berperan strategis untuk menjamin keberhasilan program pertanian nasional, khususnya dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini dinilai krusial lantaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mencatat capaian luar biasa dalam enam bulan terakhir: tidak hanya menghentikan impor beras, tetapi juga mulai bersiap untuk mengekspor ke negara sahabat. Capaian ini, menurut Andre, tidak terlepas dari sinergi antarinstansi dan BUMN…

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2025 masih perlu ditingkatkan lagi . Sebab, masih adanya keluhan masyarakat soal kenaikan harga tiket pesawat hingga penerbangan yang tertunda (delay). Hal ini diungkapkannya, dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Korlantas Polri, BMKG, hingga Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). “Masih ditemukan keluhan dari calon penumpang terkait kenaikan tarif pesawat dan keterlambatan atau delay penerbangan,” kata Lasarus. Oleh karena itu, ia menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penerbangan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik. Hal lain yang perlu perhatian dan peningkatan adalah…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti secara tajam kekosongan hukum yang membelenggu status para pengemudi ojek online (ojol). Ia menyampaikan penggunaan istilah “pekerja mitra” yang selama ini digunakan oleh platform digital justru menjadi tameng untuk menghindari kewajiban perlindungan terhadap para pengemudi. “Yang kita hadapi adalah kekosongan hukum. Status pekerja yang dibungkus dalam kemitraan ini tidak seharusnya diterima begitu saja,” ujar Kawendra dalam agenda audiensi BAM DPR dengan Koalisi Ojek Online di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Lebih lanjut, Kawendra menilai bahwa istilah “pekerja mitra” sering dimanipulasi untuk menihilkan hak-hak dasar pengemudi seperti jaminan sosial…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran 2025 dinilai berjalan dengan lancar. Hal itu disampaikan Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Korlantas Polri, BMKG, hingga Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). “Komisi V DPR RI memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian Republik Indonesia, Kepala BMKG, Kepala Basarnas dan lembaga pemerintah lainnya seluruh perusahaan BUMN yang terlibat dalam angkutan mudik Lebaran dan perusahaan-perusahaan swasta,” kata Lasarus. Lasarus mengatakan mobilitas masyarakat pada mudik 2025 mencapai 154,62 juta. Dengan…