Penulis: Redaksi

Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/04/2025). Hal itu guna menyerap aspirasi serta masukan terkait rencana revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Revisi UU ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar perlindungan terhadap korban maupun saksi dapat lebih dimaksimalkan. Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Salah satu fokus utama adalah memperkuat peran dan keberadaan LPSK. “Ya, kita tadi sudah mendapat banyak masukan,…

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menjadi tonggak penting dalam menjamin rasa aman dan pemenuhan hak-hak dasar individu yang berhadapan langsung dengan proses hukum. Namun demikian, regulasi ini masih menyisakan ruang pembenahan. Untuk itulah, Komisi XIII menilai revisi menyeluruh terhadap undang-undang ini diperlukan. Untuk mempertajam hal itu, Komisi XIII melalui kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, menyerap secara langsung aspirasi, pandangan dan tantangan yang dihadapi di Jawa Tengah. Hal itu guna memastikan substansi pembaharuan Rancangan Undang-Undang Perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional,…

Anggota Komisi XII DPR RI Rico Alviano menyoroti perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Tengah yang masih menunggak pembayaran royalti sebagai imbalan atas izin eksplorasi, ekstraksi, dan penjualan batubara. Hal tersebut diungkapkan Rico saat pertemuan Komisi XII dengan Perwakilan Kementerian ESDM, Perwakilan Kementerian KLHK, Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Para Direksi Perusahaan Pertambangan Batubara di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (24/4/2025). Royalti batu bara merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu penerimaan pemerintah pusat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam. Tarif royalti batu bara ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)…

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menekankan pentingnya pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari kegiatan pertambangan batu bara agar mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Limbah B3 tersebut wajib dikelola melalui pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan, dengan fokus pada pengurangan dan pemanfaatan kembali. Diketahui, salah satu perusahaan tambang yang disoroti Komisi XII adalah PT MTJ yang bergerak di persoalan pertambangan batu bara termal dan batu bara metalurgi bituminous “Dari data…

Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto menyoroti penggunaan jalan umum oleh pengusaha tambang sebagai sarana jalur transportasi dan jalur distribusi hasil tambang. Menurutnya, jika dibiarkan terus-menerus maka pemerintah daerah dan masyarakat sangat dirugikan akibat rusaknya jalan raya yang dilintasi kendaraan truk pengangkut batu bara. “Saya minta penjelasan yang mewakili dari bapak-bapak pengusaha tambang. Menurut bapak-bapak gimana ya soal transportasi penggunaan jalan tambang melewati jalan umum ini? Sebenarnya terkait tambang itu apa tidak bisa memiliki jalan sendiri, tidak bisa dibangun ya sarana dan prasarana produksinya,” tanya Totok dalam pertemuan Komisi XII dengan perwakilan ESDM, perwakilan KLHK dan para pengusaha tambang…

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K. Yunianto mendorong para pengusaha tambang di Kalimantan Tengah mematuhi aturan terkait kelestarian lingkungan hidup di sekitar lokasi tambang. Hal tersebut diungkapkan di sela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (24/4/2025). “Terkait lingkungan hidup, kehadiran kami di sini ingin mengetahui apakah perusahaan-perusahaan tambang ini sudah melakukan kewajibannya. Kita tidak ingin menutup investasi, tapi berharap semuanya tertib sehingga masyarakat nyaman tidak terganggu dengan adanya perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah ini,” tukas Sigit kepada koranmerdeka.co usai mendengarkan paparan beberapa perwakilan pengusaha tambang batubara di Kalimantan Tengah. Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi konsep Satu Data Indonesia, yang berlaku untuk semua Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk pemerintah daerah. Menurutnya, konsep data ini harus mengatur sampai ke satuan struktur agar konsepnya bisa dipahami dan selaras. “Karena dari hasil Satu Data Indonesia itu akan dipergunakan oleh K/L maupun pemerintah daerah untuk membuat perencanaan program pembangunan, termasuk penganggaran,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Bappenas dengan agenda Penyusunan RUU Tentang Perubahan UU No.16 Tahun 1997 Tentang Statistik yang digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2025).…

Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid mengingatkan agar tak ada lagi permainan harga pupuk, khususnya di wilayah Aceh. Ia menekankan, bahwa harga pupuk subsidi harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, hal ini untuk mendorong swasembada pangan di Aceh segera terwujud. Khalid juga ingin para petani dilindungi haknya untuk mendapatkan harga subsidi yang diberikan pemerintah. “Saya berharap tidak ada lagi permainan harga pupuk subsidi di Aceh. Karena ini menyangkut hajat hidup para petani dan masa depan ketahanan pangan kita,” kata Khalid dalam keterangannya yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Khalid juga menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam…

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan Indonesia mengekspor beras ke luar negeri. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan petani sebelum memutuskan untuk mengekspor beras. “Kita support untuk ekspor tapi harus dipastikan kebutuhan nasional aman, dan minimal tidak ada lagi berita tentang impor beras, prioritas pertama dan utama adalah Indonesia mandiri dan berdaulat pangan, setelah tercapai dan berlebih baru kita ekspor,” kata Daniel Johan dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Presiden Prabowo belum lama ini mengungkapkan saat ini produksi beras di Indonesia melimpah dan pasokan pemerintah sudah lebih…

Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica memuji upaya Bupati Limapuluh Kota, Sumatra Barat, Safni Sikumbang yang ingin menyejahterakan petani di daerahnya dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian dan membangun sentra agro. “Kita melihat sekarang Pemkab luar bisa perjuangannya untuk menyejahterakan petani di Limapuluh Kota, dan insyaallah beberapa komoditas pertanian akan diangkat oleh Pak Bupati,” ujar Cindy dalam rilis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (26/4/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, 78 persen masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota sangat bergantung pada pertanian, sehingga aspirasi dan kebutuhannya perlu didukung penuh. “Kita selaku Anggota Komisi IV siap bersinergi dengan Pemkab Limapuluh Kota yang lebih baik…