Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menekankan pentingnya perhatian pemerintah agar tidak hanya fokus ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun, juga Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang selama ini dianggap kurang mendapatkan dukungan optimal dari negara. “Negara harus hadir, bukan hanya untuk PTN, tapi juga PTS. Selama ini bantuan lebih banyak menyasar PTN, padahal PTS juga punya peran penting mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya kepada koranmerdeka.co saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Rabu (30/5/2025).  Legislator Dapil Riau ini menilai, bantuan yang diberikan kepada perguruan tinggi harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Ia meyakini bahwa dengan dukungan yang…

Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait rencana pembangunan nuklir di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BAPETEN, Dirjen EBTKE KESDM RI, Kepala BRIN, serta RDPU dengan Dirut PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) (INUKI) dan Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) pada Rabu (30/4/2025). Agenda utama rapat tersebut adalah rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa rencana pembangunan nuklir merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung lingkungan yang sehat melalui energi…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Labib, mengkritisi belum tercapainya prinsip universal health coverage dalam sistem jaminan sosial nasional. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI bersama Korlantas Polri, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pusdatin Kementerian PUPR, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam forum yang digelar di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan tersebut, Ahmad Labib menegaskan bahwa banyak masyarakat tidak terjangkau oleh sistem jaminan sosial. Hal itu akibat kekacauan data dan sistem verifikasi yang tidak adaptif terhadap realitas sosial di lapangan. “BPJS Kesehatan, ini…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan pentingnya memperkuat diplomasi parlemen dalam mengarusutamakan nilai-nilai keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas melalui skema Open Government Partnership (OGP). Hal ini disampaikan dalam kunjungan Panitia Kerja Open Government – Parliament (OG-P) BKSAP DPR RI ke Provinsi Jawa Barat (Jabar). “Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Jabar yang telah resmi terdaftar sebagai anggota OGP local sejak 2024. Ini merupakan pencapaian penting yang menegaskan komitmen daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif,” ujar Bramantyo di Bandung, Selasa (29/4/2024). Jawa Barat menjadi salah satu dari tiga daerah terbaru di Indonesia yang…

Situasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Banten mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPR RI, Hinca I. P. Panjaitan. Menyimak pemaparan dari Kapolda dan Kajati Banten saat kunjungan spesifik Komisi III, Hinca menggambarkan kondisi Banten sebagai “neraka” dalam konteks maraknya kejahatan narkotika yang luar biasa dan kompleks. “Kalau saya mau menyebut langsung, bahasa kami yang paling simpel lah, neraka ini ya. Neraka dalam artian luar biasa kejahatan narkotika di sini,” ujar Hinca usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Serang, Banten, Selasa (29/4/2025). Ia menegaskan, Banten saat ini menjadi salah satu daerah penyumbang tertinggi dalam…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca I. P. Panjaitan XIII, mengapresiasi program inovatif “Polisi Peduli Pengangguran” yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Banten. Program ini dinilai sebagai langkah preventif yang strategis dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang menganggur. Seperti yang diketahui, pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya angka kriminalitas, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sering kali mendorong individu untuk mengambil jalan pintas melalui aktivitas ilegal. “Luar biasa kejahatan narkotika di banten ini. Jadi yang kena itu rata-rata pengangguran dan juga orang yang gak ada pekerjaannya, yang terpaksa terjerat,…

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten guna menyoroti isu serius terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam pertemuan dengan Kapolda Banten, Kajati, dan Kepala BNNP, Sudding mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pemberantasan narkoba. “Tadi di dalam rapat kami dengan Pak Kapolda, Pak Kajati, dan Kepala BNNP, tema utama yang kami angkat adalah terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kita semua paham bahwa persoalan ini adalah kejahatan luar biasa, kejahatan terhadap kemanusiaan, peradaban, bahkan mengancam kedaulatan bangsa kita,” ujar Sudding usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke…

Komisi VIII DPR RI menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Hal itu sebagaimana terungkap dalam Rapat Kerja, RDP, dan RDPU bersama Ditjen PHU Kemenag, BPKH, maskapai penerbangan, dan para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menekankan agar seluruh pihak yang terlibat menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji secara profesional dan bertanggung jawab. “Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Agama RI untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terukur, akuntabel, dan berpihak kepada jemaah,” ujar Abidin. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan…

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti soal rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai, perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai wacana ini lantaran mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer. “Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” ujar Bonnie Triyana dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria, dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (30/4/2025).  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana untuk ‘menyekolahkan’ siswa bermasalah agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Pria yang akrab disapa Kang…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Agung Widyantoro menekankan persoalan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak hanya terkait dengan penegakkan kode etik kedewanan. Melainkan juga TNKB tersebut terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang relatif cukup banyak terjadi di lapangan. “Akhir-akhir ini pelanggaran terhadap penggunaan atau penyalahgunaan TNKD Anggota DPR relatif cukup banyak, sehingga dirasa perlu untuk kita melakukan perbaikan,” katanya kepada koranmerdeka.co di Karawang, Jawa Barat, Senin (28/04/2025). Lebih lanjut, Agung menegaskan, bahwa saat ini melalui peraturan DPR RI, Kesetjenan DPR telah melakukan reformasi atau perubahan bentuk TNKB Kedinasan Dewan, yang semula format warna putih dengan warna dasar hitam, kini diubah menjadi warna…