Penulis: Redaksi

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Forum Group Discussion (FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya yang semakin mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional. FGD yang diadakan pada Senin, (5/5/2025) adalah tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya. FGD langsung dipimpin oleh Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera dan dihadiri perwakilan dari Amnesty International Indonesia, SUAKA, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR), serta Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga (F-PGolkar) dan Anggota BKSAP,. Melly Goeslaw (F-PGerindra), Ruby Chairana Syiffadia, (F-PGerindra), Andina Thresia Narang (F-PNasdem), Amelia Anggraini (F-PNasdem) dan Eva Monalisa (F-PKB). Rapat Tindak Lanjut menyoroti tantangan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. Beberapa kebijakan itu yakni wacana menjadikan prosedur vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) dan program militerisasi bagi siswa bermasalah. Pangeran menyebut kebijakan mewajibkan vasektomi demi mendapatkan bansos tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan bansos adalah hak konstitusional yang dijamin negara. “Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak…

Aljazair menunjukkan komitmen kuat untuk mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan mengirim sebanyak 16 (enam belas) delegasi dari Aljazair untuk menghadiri Konferensi Parlemen Negara Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) 2025 yang akan digelar di Jakarta, pada 12-15 Mei 2025 nanti. Kehadiran delegasi Aljazair ini disambut baik oleh pihak Indonesia, mengingat hubungan baik dan dukungan yang telah terjalin antara kedua negara. Antusiasme Aljazair untuk berpartisipasi dalam PUIC 2025 dibuktikan dengan jumlah delegasi yang signifikan. Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) Mardani Ali Sera, menjelaskan bahwa delegasi dari Aljazair yang akan menghadiri PUIC 2025 akan berjumlah 16 orang,…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai perlu adanya pembatasan terhadap pengajuan gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini merespons masih adanya pengajuan gugatan terhadap hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 ke MK. “Ke depan, permasalahan gugatan ke MK RI perlu diatur pembatasannya melalui norma yang tegas dalam revisi UU Pilkada, khususnya terkait jangka waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pilkada (PHP) di MK. Tujuannya agar tidak terjadi pengajuan gugatan yang terus-menerus dan berlarut-larut,” ujar Dede Yusuf dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri…

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menetapkan Alien Mus sebagai Wakil Ketua BURT DPR RI menggantikan Ilham Pangestu. Menurutnya pergantian komposisi pimpinan BURT ini merupakan hal yang lumrah dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia pun berharap kinerja BURT kedepan dapat terus semakin baik dalam perencanaan maupun evaluasi. “Ini pimpinan BURT dari Fraksi Partai Golkar, dari Pak Ilham ke Ibu Alien Mus. Ini adalah pergantian biasa karena sesuai dengan tata cara tata tertib di sini, itu adalah kewenangan daripada fraksinya masing-masing,” ujar Cucun kepada koranmerdeka.co di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).  Politisi Fraksi PKB…

Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian permasalahan yang menimpa para pensiunan BUMN, khususnya terkait dana hasil pengembangan tabungan pegawai Pertamina serta pembayaran pesangon eks karyawan PT Timah. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Persatuan Pensiunan BUMN Strategis (P2BUMNS) dan Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan Timah (FKKB MKT) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025). “Sudah menjadi tugas konstitusional kami untuk menerima dan mengawal aspirasi masyarakat, termasuk para pensiunan BUMN yang hari ini hadir menyampaikan keluhannya. Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyebutkan janji-janji Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025 sebagai komitmen yang membawa angin segar bagi perjuangan buruh Indonesia. “Komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh menjadi bukti bahwa isu-isu ketenagakerjaan mendapat perhatian serius dari pemerintah,” ujar Netty dalam keterangannya yang diterima koranmerdeka.co, Senin (5/5/2025). Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan lima janji kepada buruh, yakni percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Perampasan aset, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, Satgas PHK dan ⁠Penghapusan Outsourcing. “Janji tersebut sejalan dengan semangat keadilan sosial dan perlindungan terhadap pekerja.…

Isu krusial terkait cuti petahana dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banggai kembali mengemuka dan mengundang sorotan tajam publik. Kali ini, sorotan datang dari Koalisi Penyelamat Demokrasi (KPD) Banggai, yang secara tegas mempertanyakan keabsahan status cuti pasangan calon petahana AT-FM yang masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai saat pelaksanaan PSU di dua kecamatan beberapa waktu lalu. Kecurigaan ini mencuat setelah dua komisioner Bawaslu Banggai, Zulkifli Sandagang dan Arkamulhak Dayanun, secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah menerima tembusan atau pemberitahuan resmi terkait cuti dari paslon petahana AT-FM selama tahapan PSU berlangsung. “Setahu kami belum pernah ada pemberitahuan…

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi kerugian yang dapat dialami petani akibat terbatasnya penyerapan hasil panen oleh pemerintah. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi IV ke gudang Bulog di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Jumat (02/05/2025). Menurut Slamet, tidak semua petani mendapatkan harga Rp6.500 sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hal itu karena, berdasarkan keterangan dari Bulog, yang diserap hanya sekitar 10 persen dari total hasil panen. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu masalah di lapangan, terutama ketika target penyerapan di suatu daerah seperti Jombang telah terpenuhi, sementara masih banyak petani yang baru memasuki masa panen. “Yang…

Provinsi Papua Barat Daya, secara de jure, terbentuk pada tanggal 8 Desember 2022. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran bersama-sama 4 (empat) Provinsi lainnya di tanah Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Adapun pemekaran daerah baru di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah yang selama ini menjadi rujukan dalam Pemekaran Daerah di Indonesia. Karena tergolong baru terbentuk, maka memerlukan infrastruktur pemerintahan yang memadai, termasuk Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi…