Penulis: Redaksi

Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pontianak, Kalimantan Barat, dalam rangka menyoroti sejumlah persoalan pertanahan. Hal itu, khususnya, terkait dengan hak masyarakat atas tanah, status kawasan adat, dan kawasan hutan yang semakin tergerus. Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menyampaikan bahwa Komisi II menerima banyak keluhan dari masyarakat Kalimantan Barat terkait kepemilikan tanah dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan. Hadir pula dalam pertemuan ini, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan “Di Kalimantan Barat ini ada beberapa surat masuk ke Komisi II, keluhan masyarakat terkait HGU.…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia meminta Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (LAM-PT) untuk bersinergis dengan Kemendikti-Saintek dan Pemerintah Daerah setempat. Menurutnya, hal ini untuk meningkatkan mutu standar pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga kedepan bisa menjadi faktor pendorong terciptanya solusi yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. “Sinergi penting untuk dilakukan supaya bisa menciptakan solusi yang kolaboratif dan berkelanjutan,” ujar Ruby dalam Rapat Panja Komisi X DPR RI terkait Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Ruby mengatakan faktor lain yang tidak kalah penting adalah tentang perlunya mensosialisasikan secara masif ke…

Read More

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan tim Advokat Hukum Anti-Premanisme, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Hal itu untuk mendengarkan aspirasi terkait maraknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, berbagai keluhan dan usulan disampaikan oleh para advokat terkait lemahnya penegakan hukum dan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum preman. Anggota Komisi III, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menyoroti bahwa masalah premanisme bukan hanya terjadi di satu daerah saja, melainkan juga merambah hingga ke Sulawesi Selatan. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kebencian terhadap organisasi atau kelompok tertentu, namun sangat…

Read More

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima kunjungan resmi Presiden Senat Kerajaan Kamboja, (H.E.) Hun Sen, dalam sebuah pertemuan bilateral yang menyoroti penguatan hubungan antarnegara, kerja sama ekonomi, dan solidaritas ASEAN. Dalam keterangannya usai pertemuan, Puan menegaskan bahwa Indonesia dan Kamboja sepakat untuk terus meningkatkan berbagai sektor kerja sama yang telah terjalin erat selama ini. “Baru saja saya menerima atau mengadakan pertemuan dengan Yang Mulia Bapak Hun Sen, Presiden Senat Kerajaan Kamboja, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Kamboja,” ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, Hun Sen menyampaikan perkembangan…

Read More

Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri menyampaikan apresiasi terhadap peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), khususnya dalam pelaksanaan misi kemanusiaan internasional. Salah satu yang ia soroti adalah kiprah Tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) dalam membantu penanganan bencana di luar negeri. “Kami memberikan apresiasi khusus kepada Basarnas dalam rangka misi INASAR gempa Myanmar ya, yang saya lihat luar biasa menurunkan tim sebanyak 60 personil,” ujarnya dalam RDP dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2025). Namun demikian, Ia juga mengingatkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan administratif dan pendanaan yang dapat menghambat kecepatan respon tim…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya menyebut salah satu kunci untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah adanya komunikasi yang intens antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ia memandang kolaborasi antara setiap Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat harus terus dijalankan supaya program MBG ini bisa berjalan secara efektif. “Kami mendorong terus adanya koordinasi dengan Pemerintahan Daerah setempat dengan pihak Legislatif dan Pemerintah Pusat supaya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini bisa segera terealisasi secara efektif,” kata Asep dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria, Rabu (6/5/2025). Legislator Dapil Jabar II tersebut menuturkan dalam RDP dengan BGN salah satu…

Read More

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas bersama sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta pemangku kepentingan bidang pendidikan anak usia dini (PAUD), di Kompleks DPR RI, Selasa (6/6/2025). “Saat ini rata-rata lama sekolah di Indonesia baru mencapai 8,9 tahun atau setara dengan kelas tiga SMP. Sementara itu, angka harapan lama sekolah sudah mencapai 13,21 tahun. Jadi ada kesenjangan yang perlu kita upayakan untuk dipersempit. Kami di…

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyoroti kasus Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang menyita perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah. Menurut Rofik, kejadian tersebut bukan sekadar persoalan hukum, melainkan cerminan pola pendekatan negara terhadap UMKM yang dinilai minim pembinaan dan cenderung represif. “Pemerintah sering mengajak masyarakat untuk mencintai produk lokal dan mendukung UMKM. Namun, pendekatan represif justru kontradiktif karena memperlakukan UMKM seperti korporasi besar yang memang tunduk pada standar ketat sejak awal,” ujar Rofik dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (7/5/2025). Ia menegaskan…

Read More

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran telah berjalan secara inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam forum resmi bersama AJI, PWI, dan AVISI, Amelia mengklarifikasi bahwa Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran telah menggelar lima kali rapat, termasuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), yang menurutnya mencerminkan prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Demikian ia sampaikan dalam RDPU Panja Penyiaran Komisi I DPR RI dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). “RDPU ini melibatkan semua narasi dan sumber dari…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menyoroti maraknya peredaran narkoba di wilayah Riau, khususnya melalui jalur masuk Dumai yang diduga kuat menjadi pintu utama penyelundupan narkotika dari Malaysia. Temuan ini disampaikan Achmad usai kunjungan kerja ke Malaysia bersama Badan Pengkajian MPR RI yang dipimpin oleh Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Dalam konteks tugas Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana, Achmad menekankan bahwa peredaran narkoba bukan sekadar persoalan hukum, melainkan darurat sosial dan kemanusiaan yang mengancam masa depan bangsa. “Dari informasi yang kami terima langsung dari Parlemen Malaysia, hampir setiap bulan…

Read More