Penulis: Redaksi

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sosialisasi mengenai penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus untuk Anggota DPR pada Kamis (15/5/2025), dalam rangka memperkuat sinergi antara MKD dan jajaran Kepolisian. Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Wuryantoro menyampaikan bahwa TNKB ini merupakan bagian dari hak protokoler anggota legislatif untuk menunjang pelaksanaan tugas konstitusional mereka. Menurut Agung, DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dengan jumlah anggota yang kini mencapai 580 orang, ia menegaskan perlunya sinergitas antara MKD dan Polri dalam menjaga muruah lembaga legislatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian TNKB…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal meminta perhatian serius dari Pemerintah terhadap maraknya produk impor ilegal yang mengancam kelangsungan industri tekstil nasional. Dalam kunjungan kerja ke PT Budi Agung Sentosa di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jumat (16/5/2025), ia menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat. “Penjaga gawang dari produk ilegal ini adalah Bea Cukai. Mereka harus terus mengawasi di perbatasan dan post-border agar tidak ada lagi pabrik tekstil yang tumbang karena banjirnya barang dari luar,” tegas Hekal kepada koranmerdeka.co. Ia juga menanggapi adanya tudingan impor ilegal di sejumlah pabrik tekstil, termasuk yang dikunjungi. Menurutnya, kunjungan ini menjadi upaya Komisi XI DPR…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menilai bahwa industri tekstil masih memiliki peluang besar untuk bangkit, meski kerap disebut sebagai industri yang tengah meredup. Hal ini disampaikan Hekal dalam kunjungan spesifik (kunspek) Komisi XI DPR RI ke PT Budi Agung Sentosa, di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/5/2025). “Kita ingin melihat langsung kondisi industri tekstil yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, karena masih berpotensi besar menyerap tenaga kerja. Tekstil ini industri padat karya yang menjadi tumpuan ekspor juga,” ungkap Hekal kepada koranmerdeka.co. Hekal menambahkan bahwa meskipun beberapa perusahaan besar seperti Sritex dan Duniatex telah mengalami kebangkrutan, masih…

Suara para pengemudi ojek online (ojol) menuai perhatian serius dari Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Dalam rangkaian kegiatan “Festival Aspirasi” yang digelar di Alun-Alun M. Hasibuan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (14/5/2025), para pengemudi menyampaikan keluhan mengenai besarnya potongan tarif sekitar 20 persen yang diberlakukan oleh aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Para pengemudi menilai bahwa potongan tersebut terlalu membebani, apalagi dengan kondisi kerja yang tidak pasti dan pendapatan yang fluktuatif. Dalam forum tersebut, mereka mengusulkan agar potongan diturunkan menjadi hanya 10 persen. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pemotongan…

Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI meninjau progres pembangunan infrastruktur pemerintahan yang ada di Provinsi Papua Selatan. Beberapa titik lokasi yang sempat disambangi antara lain yaitu pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRD Papua Selatan, serta Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). “Kedatangan kami ke Papua Selatan disambut baik oleh Gubernur Papua Selatan, Ketua DPR Provinsi dan juga Ketua MRP beserta seluruh jajaran. Dari tinjauan yang Komisi II lakukan pada hari ini, kita melihat bahwa sudah mulai ada progres pembangunan. Karena tenggat waktunya sampai akhir tahun 2025 ini, kita berharap (pembangunan infrastruktur pemerintahan) bisa terselesaikan dengan…

Dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tim Kuasa Hukum DPR RI, I Wayan Sudirta, menyampaikan penegasan bahwa perubahan pengaturan mengenai kolegium dalam UU Kesehatan merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, bukan sebaliknya. Menurut Wayan, ketentuan Pasal 270 dan Pasal 272 UU Kesehatan yang menjadi objek uji materi, khususnya terkait posisi kolegium, justru memberikan dasar hukum yang lebih kuat serta independensi yang lebih jelas kepada lembaga tersebut. “Kolegium dalam UU Kesehatan yang baru tidak lagi berada di bawah organisasi profesi, melainkan menjadi bagian dari alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia. Ini untuk…

Pembentukan empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua adalah manifestasi nyata dari komitmen negara untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pengakuan dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat DOB di Papua tersebut, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, merupakan manifestasi nyata dari komitmen negara Karena itu, Tim Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Evaluasi Daerah Otonomi Baru Komisi II DPR RI ke Provinsi Papua Selatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan pentingnya dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritisi rencana Kementerian Kesehatan yang ingin memberikan pelatihan pada dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menangani layanan kebidanan dan operasi caesar. Menurutnya, tindakan operasi caesar tidak bisa sembarangan dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memiliki kualifikasi. Netty mengingatkan bahwa keselamatan pasien dan standar profesi medis tidak boleh dikompromikan. “Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi,” ujar Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (16/5/2025).  “Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi…

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menyoroti kasus Toko Mama Banjar yang baru-baru ini terjadi di Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus tersebut tidak perlu sampai dibawa ke tingkat pengadilan oleh pihak Sub-Direktorat Industri Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Ditkrimsus Polda Kalsel, dengan menggunakan Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ia menekankan pihak kepolisian sudah benar menggunakan UU Perlindungan Konsumen juga UU Pangan yang bersifat lex specialist. Mulai dari proses penyidikan sampai ke tingkat peradilan. “Semuanya benar. Saya tidak bela siapa-siapa karena memang sudah disampaikan semua. Benar semuanya. Cuma, kenapa mesti sampai di tingkat pengadilan? Kenapa mesti masalah ini sampai proses pidana? Itu saja. Saya merasa…

Ketua Panitia Kerja (Panja) Perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Nurdin Khalid, mengungkapkan ada banyak hal yang belum terakomodir di dalam UU tersebut. Atas hal itu, Komisi VI menginisiasi untuk melakukan pergantian undang-undang secara substansi. “Kenapa saya katakan pengganti, bukan revisi. Karena perubahannya lebih dari lima puluh persen. Sehingga saya menilai ini bukan revisi, melainkan pengganti. Banyak hal baru yang akan dimasukan dalam RUU Perlindungan Konsumen ini. Hal itu tentu semata untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada konsumen,” ujar Nurdin kepada koranmerdeka.co usai kunjungan kerja Panja RUU Perlindungan Konsumen ke fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Kamis (15/5/2025).…