Penulis: Redaksi

Komisi IX DPR RI mendukung penuh pembentukan Presidium Kaukus Kesehatan dan peluncuran forum Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR), yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025). Perlu diketahui, agenda ini menjadi bagian dari momentum krusial guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengatasi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang kian mengkhawatirkan di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, dalam sambutannya menekankan Indonesia saat ini masih menghadapi situasi darurat dengue. “Tahun 2024, terdapat 1.018 kematian akibat DBD di Indonesia. Angka ini merupakan bagian dari total 247 ribu kasus. Ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan isu keadilan kesehatan dan kesenjangan layanan yang harus…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya jumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak di Indonesia. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya masalah sosial, tetapi telah menjadi ancaman serius terhadap masa depan generasi bangsa. Berdasarkan data Simfoni-PPA periode 2021 hingga 2023, tercatat sebanyak 48.789 kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021 mencatat 14.513 kasus, dengan tren yang terus meningkat hingga tahun 2024. “Dari data yang kami catat ini bukannya tidak ada penurunan tetapi malah penambahan yang terjadi sekarang,” ujarnya dalam Audiensi Komisi XIII dengan Ketua Komisi Perlindungan…

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menekankan pentingnya pendekatan desentralistik dalam penanggulangan wabah demam berdarah dengue (DBD) yang kini dinilai meningkat di Indonesia. Sebab itu, ia menegaskan, kepala daerah berperan vital untuk menekan angka kasus dan kematian akibat dengue yang sudah bersifat endemik di ratusan kabupaten/kota. “Jangan tunggu komando dari pusat. Kepala daerah harus proaktif. Mereka yang tahu kondisi wilayahnya, mereka yang bisa menggerakkan masyarakat secara langsung,” ujar Meli dalam diskusi publik tingkat atas Kaukus Kesehatan DPR RI demgan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025). Menurut Meli, salah satu kelemahan dalam penanganan DBD…

Kepemimpinan perempuan kembali menunjukkan kontribusi strategis dalam isu-isu kesehatan nasional dalam forum diskusi publik tingkat atas bertajuk “Koalisi Bersama Lawan Dengue” di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025). Anggota Komisi IX sekaligus Koordinator Presidium Kaukus Kesehatan, Netty Prasetiyani Heryawan, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai kekuatan perubahan. “Saya sebagai perempuan, sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan, tidak bisa diam melihat masih tingginya angka kematian anak akibat demam berdarah dengue. Kita harus bersama menolak menganggap ini sebagai musibah musiman,” ucap Netty di hadapan peserta yang terdiri dari pejabat, akademisi, praktisi kesehatan, dan sektor swasta. Lebih lanjut, Netty…

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Jumat (23/5/2025). “Kunjungan kerja ini untuk merespon keluhan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terkait kerusakan infrastruktur yang masif. Mencermati apa yang terjadi di sini, akan kami perjuangkan di tingkat komisi melalui kementerian terkait,” ungkap Ridwan Bae selaku Ketua Tim Kunsfik Komisi V DPR usai menggelar pertemuan dengan Bupati dan para OPD di Pendopo Kabupaten Tulungagung. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan bahwa Komisi V DPR RI telah meninjau langsung kondisi dan progres infrastruktur jalan nasional yaitu Jl. Jayeng Kusumo, Jl.…

Peringatan dari UNESCO Global Geopark (UGGp) terhadap Geopark Kaldera Toba mendapat respons tegas dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty. Ia memperingatkan bahwa pencabutan status geopark tersebut bisa mengancam sektor pariwisata nasional dan ekonomi masyarakat lokal. “Kalau wisatawan berkurang, dampak ekonominya akan terasa, termasuk pada perputaran usaha masyarakat sekitar Danau Toba,” ujar Evita kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (25/5/2025). Menurut data, Danau Toba menarik lebih dari 420 ribu wisatawan mancanegara pada 2024. Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Australia menjadi negara penyumbang terbesar. Tidak hanya itu, investasi sebesar 7,5 juta USD masuk ke kawasan ini sepanjang Januari–September 2024. “Status dari UNESCO…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti serius peringatan “yellow card” yang diberikan UNESCO Global Geopark (UGGp) terhadap Geopark Kaldera Toba, Sumatera Utara. Ia menilai ancaman pencabutan status UNESCO ini bukan sekadar persoalan kebanggaan nasional, melainkan mengancam sektor pariwisata dan ekonomi Indonesia. “Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional,” tegas Evita dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (23/5/2025). Evita menekankan pentingnya pembenahan tata kelola secara lintas sektoral. Ia menyebut masih lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, minimnya pelibatan masyarakat lokal, serta kurangnya standar informasi dan…

Militer Israel melepaskan tembakan peringatan ke arah rombongan diplomat dari Inggris, Kanada, Italia, dan 28 negara lainnya yang tengah menjalankan misi resmi kemanusiaan di wilayah Jenin, Tepi Barat, Palestina, beberapa hari lalu. Misi tersebut diatur secara resmi oleh Otoritas Palestina untuk memantau kondisi kemanusiaan. Merespons kritik keras internasional, militer Israel berkata bahwa rombongan diplomat “menyimpang dari rute yang disetujui.” Namun, penjelasan tersebut menuai kecaman luas. Kemudian, PBB melalui juru bicara Sekjen António Guterres menegaskan bahwa keselamatan para diplomat harus dilindungi setiap saat. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengecam keras tindakan militer…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Husein Fadlulloh, mengungkapkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas penting untuk diselenggarakan secara kontinu di Indonesia. Maka dari itu, ia mengungkapkan bahwa BKSAP tengah mempersiapkan agar hal itu dapat terus berlangsung dengan baik. Apalagi, penyelenggaraan dari keterbukaan ini menjadi tanggung jawab bersama, baik di eksekutif maupun legislatif. Hal itu ia sampaikan usai melakukan diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) dengan Chief of Country and Local Program OGP, Ms. Shreya Basu, di Ruang Rapat Pimpinan BKSAP Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (23/5/2025) yang membahas Panja Open Government Partnership (OGP). “Karena PR-nya masih panjang. Kami juga disarankan…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan kesejahteraan yang masih dihadapi masyarakat. Dengan pagu anggaran yang sangat besar, Kurniasih menilai bahwa program ini harus dirancang dan dieksekusi secara matang agar memberikan dampak nyata dan jangka panjang. “Dengan alokasi anggaran yang begitu besar, program Makan Bergizi Gratis harus memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas,” tegas Kurniasih dalam keterangan tertulisnya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (23/5/2025). Kurniasih menyebut setidaknya ada tiga sasaran utama yang harus dicapai dari pelaksanaan program MBG. Pertama, program ini harus mampu mendorong…