Penulis: Redaksi

Komisi X DPR RI berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan kontroversial yang menyebut peristiwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya rumor. Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai, pandangan subyektif Menbud Fadli Zon tak bisa menafikan bahwa peristiwa memilukan dalam tragedi ‘98 tersebut tidak pernah terjadi. “Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi,” kata Bonnie Triyana menanggapi polemik soal insiden pemerkosaan massal 1998, Rabu (18/6/2025). Seperti diketahui, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengklaim bahwa peristiwa pemerkosaan massal pada tragedi kerusuhan Mei 1998 tidak ada buktinya. Menurutnya, cerita tentang peristiwa…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ali Zamroni mendorong pemerintah agar segera mengalihkan penerbangan umrah ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Kebijakan tersebut diperlukan agar Bandara Internasional Jawa Barat bisa beroperasi secara maksimal dan tidak terus-menerus mengalami kerugian akibat menanggung beban biaya operasional tiap tahunnya. Hal tersebut diungkapkan Ali Zamroni di sela-sela Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke BIJB Kertajati, Majalengka, Jawa Barat menjalankan fungsi pengawasan layanan jumpa airport VIP Service dan Lounge di BIJB Kertajati dalam rangka pengawasan terhadap fasilitas pelayanan bagi pejabat negara, tamu negara, serta anggota DPR RI dan keluarganya, Selasa (17/6/2025). “Saya mendukung bapak-bapak direksi yang hadir…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas keputusan final terkait status empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek kini telah resmi ditetapkan sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur…

Komitmen Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi dalam mewujudkan 80 ribu Kopdes/Kelurahan Merah Putih telah terealisasi. Berdasarkan data dashboard Kementerian Koperasi per hari Senin 16 Juni 2025 Jam 17.08 telah terbentuk 80.002 Kopdes/Kelurahan Merah Putih melalui mekanisme musdesus/ kelurahan di Seluruh Indonesia. “Ini membuktikan bahwa rakyat mendukung penuh keadilan ekonomi terwujud di seluruh wilayah Indonesia. Ini janji kemerdekaan kita sebagai bangsa, bahwa keadilan sosial harus diwujudkan,” kata Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa, 17 Juni 2025. Menurut Budi Arie, terealisasinya harapan Presiden Prabowo untuk membangun perekonomian masyarakat melalui Kopdes/Kelurahan Merah Putih adalah bukti dari…

Komisi VII DPR RI terus mendorong penguatan peran lembaga standardisasi dan sertifikasi, khususnya di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon, dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi lokal di kawasan timur Indonesia. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita H, dalam kunjungan kerja ke BSPJI Kementerian Perindustrian di Ambon. Menurut Novita, potensi yang dimiliki kota Ambon, termasuk dari sektor industri minyak kayu putih, merupakan aset nasional yang harus terus dikembangkan dan dijaga standarnya. Ia menegaskan pentingnya peran BSPJI dalam memastikan mutu produk, agar hasil produksi dapat bersaing secara nasional maupun internasional. “Kita lihat badan standarisasi yang ada di…

Ribuan warga Muhammadiyah dari Cabang Kalibening dan Pandanarum memadati Pengajian Akbar di Ranting Muhammadiyah Kalibening Kota pada Minggu (15/6/2025) lalu. Acara ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momen bersejarah peletakan batu pertama pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah Cabang Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah. Anggota DPR RI Aqib Ardiansyah, menegaskan komitmennya untuk memperkuat infrastruktur dakwah di daerah. Dalam sambutannya, Aqib menyoroti peran krusial generasi muda Muhammadiyah dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di tengah era digital. “Kami di parlemen siap mendukung program-program pendidikan dan dakwah Muhammadiyah. Gedung Dakwah Muhammadiyah ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol semangat gerakan Islam yang tercerahkan,” ujarnya…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai revisi UU KUHAP perlu digulirkan karena membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan zaman sejak diundangkan puluhan tahun silam. Selain itu, agar keberlakuannya dapat bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Januari 2026. DPR sudah memutuskan RUU KUHAP menjadi RUU usul inisiatif parlemen dalam Rapat Paripurna DPR pada 18 Februari 2025. RUU KUHAP pun masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan Komisi III DPR RI. “Intinya kami terbuka kepada seluruh pihak untuk membahas RUU KUHAP, siapa saja silahkan apabila ada masukan bisa disampaikan kepada kami,” tuturnya dalam rapat dengar pendapat umum dengan…

Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan kegiatan Peresmian dan Sosialisasi Program Piloting Layanan GoCorp by Gojek di lingkungan Badan Keahlian Setjen DPR RI di Gedung Nusantara, Selasa (17/6/2025). Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek. Dalam sambutannya, Indra Iskandar menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah ketidakefisienan dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas, khususnya dalam kota. “Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan setiap perjalanan benar-benar terjadi (real) dan dilakukan secara efisien, baik untuk keperluan logistik,…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menanggapi pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Lalu menilai, pernyataan tersebut berpotensi melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade. “Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah,” kata Lalu Hadrian dalam rilisnya, Selasa (17/6/2025). Diketahui dalam sebuah wawancara dengan media, Fadli Zon menyatakan soal tak ada pemerkosaan massal di tahun 1998. Fadli menyatakan tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa 1998. Fadli juga…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menekankan DPR akan mengawal Kementerian Kebudayaan yang tengah melakukan penulisan revisi sejarah Indonesia. Lalu menyatakan, penulisan sejarah menyangkut kepentingan kolektif bangsa, bukan hanya domain kementerian. “Sejarah bukan milik kementerian, tapi milik rakyat. DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif,” sebut Lalu Hadrian dalam rilisnya, Selasa (17/6/2025). Lalu pun menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan. “Jika masyarakat hanya boleh mengkritik setelah draf selesai, itu bukan partisipasi, itu hanyalah konsumsi pasif,” tukas Lalu.…