Penulis: Redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyayangkan sikap pemerintah yang dinilainya abai terhadap tingginya volume impor gandum yang selama ini cenderung dimonopoli oleh kelompok oligarki. Menurutnya, di tengah potensi besar komoditas lokal seperti singkong, kondisi ini mencerminkan ketimpangan kebijakan pangan nasional. “Pemerintah seolah tutup mata dan telinga terhadap impor gandum dalam jumlah besar. Padahal singkong memiliki asas manfaat luar biasa dan bisa menjadi substitusi pangan,” tegas Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Gubernur Lampung dan Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Dalam rapat…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Gubernur Lampung dan Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia. Hal itu dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2025). Dalam forum tersebut, Gubernur Lampung dan perwakilan pengusaha tepung tapioka menyampaikan keluhan terkait tingginya angka impor singkong serta minimnya perhatian pemerintah terhadap komoditas pangan tersebut. Padahal, singkong dinilai memiliki potensi besar sebagai pangan alternatif nasional. Menanggapi hal itu, Anggota Baleg DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong agar Gubernur Lampung mendesak kementerian terkait, khususnya Kementerian Pertanian, untuk memberikan…

Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, menekankan pentingnya penataan ulang regulasi pengelolaan hutan nasional demi kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Sturman, UU No. 41 Tahun 1999 yang menjadi dasar pengelolaan kehutanan saat ini sudah tidak lagi cukup menjawab kompleksitas persoalan kehutanan nasional. Ia menyebut banyaknya aturan sektoral yang tumpang tindih menjadi kendala serius dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. “Undang-undang ini sudah dari awal era reformasi. Sekarang banyak peraturan yang tumpang tindih. Kementerian Kehutanan punya aturan sendiri, BPN juga punya, begitu juga dengan (Kementerian) ATR. Ini yang harus kita samakan, supaya pengelolaan hutan (yang salah saat ini)…

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Abidin Fikri, mendorong adanya langkah konkret dalam menghadapi persoalan tata niaga singkong, terutama menjelang panen raya yang diperkirakan terjadi dalam dua bulan ke depan. “Ini sudah mendesak. Kita punya alat untuk bertindak lebih agresif melalui fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang,” tegasnya dalam dalam RDPU Baleg DPR RI dengan Gubernur Lampung dan Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta (25/6/2025). RDPU ini dalam rangka Penyusunan RUU Tentang Komoditas Strategis. Sebelumnya, Gubernur Lampung dan Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia menyampaikan keluhan terkait tingginya impor yang dilakukan pemerintah serta kurangnya…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya memasukkan valuasi ekonomi sumber daya kelautan ke dalam sistem kebijakan nasional, terutama untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis ekosistem biru yang berkelanjutan. Demikian hal tersebut disampaikannya saat membuka agenda Seminar Nasional dan Bedah Buku ‘Optimalisasi Valuasi Ekonomi Sumber Daya Kelautan untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional’ di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Membedah buku karya Nini Subaryana, Indra menyoroti soal potensi besar kelautan Indonesia yang belum tergarap maksimal. “Kita memiliki garis pantai lebih dari 100.000 kilometer dan ekosistem pesisir yang sangat kaya, namun pemanfaatannya belum mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya,” ujar Indra. Lebih…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dilakukan setelah rampungnya pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini disampaikan Dasco menanggapi perkembangan legislasi yang saat ini tengah berlangsung di Komisi III DPR RI. “Betul begitu. Pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan setelah pembahasan RUU KUHAP selesai,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Menurut Dasco, hal ini penting karena materi tentang perampasan aset tidak hanya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja, tetapi tersebar di berbagai regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),…

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan melontarkan sejumlah catatan terhadap lemahnya koordinasi antarBUMN yang dinilainya menjadi akar dari banyak persoalan di daerah. Menurutnya, inkonsistensi komunikasi dan ketidakhadiran pemimpin BUMN dalam rapat-rapat penting memperparah ketidakjelasan arah kebijakan korporasi negara. “Ini sudah pertemuan ketiga, tapi Direktur Utama tidak pernah hadir. Bagaimana mungkin kita bisa membenahi kinerja kalau komunikasi dasar saja tidak dijalankan?” ujar Nasim dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025). Ia pun memaparkan salah satu contoh tumpang tindih dan minimnya integrasi antarBUMN, terutama di sektor energi, pertambangan, dan perbankan. Satu di antaranya adalah…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti sejumlah posisi penting duta besar Indonesia yang hingga kini masih belum terisi. Pos-pos tersebut antara lain Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan Jenewa, serta Duta Besar RI untuk Jerman. Menurut Dasco, pihaknya telah menerima informasi dari pemerintah bahwa nama-nama calon dubes untuk pos-pos strategis tersebut sudah dipersiapkan dan dalam waktu dekat akan diajukan secara resmi ke DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai mekanisme yang berlaku. “Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos dubes…

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa kebangkitan koperasi terutama Koperasi Desa Merah Putih, merupakan elemen kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Menurutnya, koperasi harus menjadi lembaga utama yang menopang berbagai program pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan. “Kita tidak menganut ekonomi sosialis atau liberal, melainkan ekonomi kekeluargaan. Maka, koperasi adalah jawabannya, sesuai konstitusi kita, UUD 1945,” ujar Herman dalam agenda Forum Legislasi dengan tema ‘RUU Perkoperasian Perkuat Peran Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi’ di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Dirinya menyebut koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga wadah…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyuarakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, menyusul aksi saling serang antara Iran dan Amerika Serikat. Serangan balasan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar pada Senin (23/6/2025) dinilai sebagai buntut dari operasi militer gabungan udara dan laut yang dilancarkan AS ke tiga fasilitas nuklir milik Iran dua hari sebelumnya. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai bahwa eskalasi ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Israel yang cenderung agresif dan unilateral. Menurutnya, langkah militer yang diambil saat jalur diplomatik belum sepenuhnya ditempuh, hanya akan…