Penulis: Redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang tengah disusun berada di luar rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pekerja formal. Meskipun demikian, DPR tetap berupaya merumuskan norma perlindungan yang kuat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia bagi para pekerja rumah tangga (PRT). “Kalau kita bicara UU Ketenagakerjaan, mayoritas isinya adalah untuk pekerja formal. Nah, PRT ini termasuk pekerja informal, sehingga pendekatannya tentu berbeda. Tapi bukan berarti mereka tidak layak mendapat perlindungan,” ujar Ledia kepada koranmerdeka.co usai kegiatan diskusi kelompok terarah (FGD) Baleg DPR RI serap aspirasi di Universitas…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abidin Fikri menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dirancang di luar rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya, pekerja rumah tangga (PRT) tidak akan disamakan dengan pekerja formal dalam hal skema hak dan kewajiban, termasuk soal upah, jam kerja, hingga hak lembur. Hal itu disampaikan Abidin Fikri di sela-sela mengikuti Forum Group Discussion (FGD) serap masukan publik mengenai penyusunan RUU PPRT yang digelar Baleg DPR RI di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada Rabu (2/7/2025). Menurutnya, pendekatan dalam RUU PPRT ini lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan hak asasi, bukan semata relasi kerja…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyampaikan bahwa proses revisi terhadap dua undang-undang penting terkait penyelenggaraan ibadah haji tengah berjalan di DPR RI. Kedua regulasi tersebut adalah Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Abidin, yang juga Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, menjelaskan bahwa saat ini draf revisi kedua undang-undang tersebut sudah masuk ke tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. “Undang-undang penyelenggaraan haji sekarang sudah diharmonisasi di Baleg. Itu memang kewenangan dari Baleg untuk melakukan harmonisasi terhadap pasal-pasal yang berkaitan,” ujar Abidin kepada koranmerdeka.co, di sela-sela kegiatan Baleg DPR RI di Denpasar, Bali,…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abidin Fikri menekankan pentingnya penyelenggaraan haji Indonesia yang adaptif terhadap kebijakan otoritas Arab Saudi. Menurutnya, ke depan Badan Pengelola (BP) Haji harus benar-benar memperhatikan lima poin evaluasi Pemerintah Arab Saudi terhadap pelaksanaan haji Indonesia, sebagaimana disampaikan melalui Nota Diplomasi untuk penyelenggaraan haji 2025. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh negara harus mengikuti aturan yang berlaku di Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggara. “Kita harus benar-benar adaptif terhadap kebijakan dari otoritas Arab Saudi. Jangan lagi ada keluh-kesah jika kebijakan berubah-ubah. Justru kita harus bersiap dan mampu menyesuaikan,” ujarnya kepada koranmerdeka.co, di sela-sela kegiatan…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan komitmen Komisi V dalam memastikan keselamatan masyarakat pengguna jalan tol melalui Panitia Kerja (Panja) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol. Pembentukan Panja ini, dijelaskan Ridwan, bertujuan menghimpun masukan yang valid demi menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. “Memang kami dari Komisi V sangat membutuhkan informasi-informasi yang valid dan tentu bisa memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat kita, terutama terkait jalan tol ini,” ujar Ridwan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama INSTRAN (Inisiasi Strategi Transportasi), MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) dan ITDP (Institute or Transportation and Development Policy) di Gedung DPR RI,…

Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, mengapresiasi penurunan signifikan prevalensi stunting nasional hingga mencapai 19,8% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Capaian ini merupakan yang pertama kalinya berada di bawah 20%, dengan Jawa Barat menunjukkan penurunan tertinggi, yaitu 5,8%. “Pertama kali dibawah 20 persen, ini hal yang patut diapresiasi, dan penurunan dari Jawa Barat secara presentasi menunjukkan penurunan yang tertinggi, sekitar minus 5,8 persen. Ini kami apresiasi sekali, terutama karena saya perwakilan Jawa Barat juga.” ujar Ravindra Airlangga Raker dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan RDP dengan Kepala POM dan Kepala Badan Gizi Nasional…

Komisi VI DPR RI menekankan posisi strategis PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai tulang punggung pembangunan digital nasional. Sebab itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengingatkan pentingnya transformasi perusahaan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak hanya fokus pada keuntungan, namun juga pada pemerataan akses dan kedaulatan digital Indonesia. “Telkom harus menjadi lokomotif pembangunan digital nasional. Perusahaan ini tidak bisa hanya mengejar sisi komersial, tapi juga harus hadir untuk menjawab tantangan inklusi digital, perlindungan data, dan kedaulatan digital di wilayah 3T,” ujar Anggia saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama…

Anggota Komisi V DPR RI, Sriyanto Saputro, menegaskan pentingnya penegakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam setiap keputusan kenaikan tarif jalan tol. Ia juga mendesak agar tim independen dilibatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. “Ke depannya, melalui Panja (SPM Jalan Tol/red) ini, khususnya terkait kenaikan tarif jalan tol, SPM memang harus benar-benar ditegakkan dengan melibatkan tim independen,” ujar Sriyanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI bersama pemangku kepentingan transportasi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Sriyanto juga menyoroti kondisi jalan tol di Jawa Tengah yang buruk, terutama ruas jalan dari…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menanggapi kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak lagi menangkap artis pengguna narkoba. Abdullah berpandangan BNN harus menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak memunculkan kesan ketimpangan hukum di mata masyarakat. “Kita mendukung pendekatan yang memanusiakan korban penyalahgunaan narkoba, termasuk melalui rehabilitasi. Namun, negara harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak menimbulkan persepsi bahwa selebritas mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat biasa,” kata Abdullah dalam keterangan persnya, Rabu (2/7/2025). Seperti diketahui, BNN memutuskan tidak lagi menangkap artis pengguna narkotika. Kepala BNN Komisaris Jenderal Marthinus Hukom mengatakan sorotan publik pada penangkapan artis justru…

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara dan syukuran Hari Bhayangkara ke-79. Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara, serta para pejabat tinggi negara, jajaran TNI-Polri, dan tokoh nasional lainnya. Puncak Hari Bhayangkara atau HUT ke-79 Polri digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025). Adapun HUT Polri diperingati setiap tanggal 1 Juli. Selain Prabowo, hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Puan duduk bersama Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto hingga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun. Dalam peringatan…