Penulis: Redaksi

Pada Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII DPR RI kali ini di Provinsi Jawa Timur, Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Sujiatmo melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan sosial. Kegiatan ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, warga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta santri dari kalangan keluarga prasejahtera Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan meliputi kursi roda, paket sembako, serta dukungan operasional untuk pondok pesantren dan lembaga pendidikan madrasah. Ia menegaskan dalam hal ini pentingnya akurasi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk menghapus stigma bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Hal ini disampaikan usai meninjau langsung SMK Negeri Jawa Tengah, di Semarang. “Campur tangan negara harus ada. Negara harus hadir dan memikirkan hal ini dengan membuat formula yang bagus,” ujar Lalu Hadrian kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Reses Komisi X, di SMKN Jawa Tengah, Jumat (25/07/2025). Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan keberhasilan dalam menyusun strategi pendidikan SMK. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 90 persen lulusan SMK Negeri Jawa Tengah telah terserap…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan pihaknya mendorong dan mendukung para pelaku usaha mikro di Provinsi Sumatera Utara untuk dapat terus mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Sehingga, secara profit dapat lebih baik hingga mencapai tingkatan kelas yang tinggi lagi dari sebelumnya. Hal itu disampaikannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI saat menghadiri kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro (KPUM) di Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. “Para pelaku usaha mikro dan pegiat UMKM harus terus didorong dan didukung untuk naik kelas,” ujar Lamhot dalam sambutannya pada kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di…

Dalam rangka kunjungan kerja masa reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2024–2025, Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Balikpapan, Jumat (25/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis seperti peningkatan status kantor imigrasi, keberadaan warga negara asing, dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi sorotan utama. Anggota Komisi XIII DPR RI Hamid Noor Yasin, secara khusus menyoroti permintaan Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan yang berharap peningkatan status menjadi Kelas I Khusus. Ia pun mengapresiasi kondisi kantor yang…

Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, menegaskan pentingnya peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VI ke provinsi yang baru dimekarkan tersebut, bersama beberapa mitra kerja. Di antaranya Kementerian Perdagangan, serta sejumlah perusahaan negara, di antaranya PT Telkom, PLN, dan BRI. “Papua Barat Daya adalah daerah yang kita semua tahu sangat kaya sumber daya alam. Harapannya, kekayaan ini bisa berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya, menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu…

Dalam kunjungan kerja reses ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi menyoroti masih minimnya pemerataan infrastruktur dasar, terutama akses listrik, di wilayah timur Indonesia. Ia menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah pusat dan BUMN untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. “Yang namanya Papua atau wilayah timur, sangat-sangat perlu mendapatkan perhatian. Agar tidak ada kesenjangan. Tidak ada perbedaan yang mencolok, terutama terkait infrastruktur dasar yang mereka miliki,” tegasnya kepada koranmerdeka.co usai pertemuan, Jumat (25/7/2025). Dalam momen tersebut, Komisi VI DPR RI melakukan dialog dengan sejumlah mitra strategis, seperti PLN, Telkom, BRI, dan Kementerian Perdagangan,…

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menegaskan bahwa peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada masa pemulihan pasca-pandemi dan percepatan transformasi nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan tertulis pada Seminar Nasional bertema ‘Peran BUMN dalam Memperkuat Ekonomi Dalam Negeri’ yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025). “BUMN tidak hanya sebagai entitas bisnis milik negara, tetapi juga agen pembangunan yang menjalankan mandat strategis negara. Termasuk di dalamnya mewujudkan pemerataan ekonomi, menyediakan layanan dasar dan infrastruktur, menggerakkan sektor…

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa wacana moratorium pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal ini disampaikannya menanggapi isu penghentian sementara pembangunan IKN karena keterbatasan anggaran negara. “Moratorium itu tidak diatur dan tidak ada dalam UU IKN. Kalau kita ingin menyesuaikan pembangunan dengan kemampuan fiskal, maka yang perlu disesuaikan adalah rencana induknya, bukan diberhentikan,” ujar Ahmad Irawan kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (25/7/2025). Menurutnya, moratorium justru akan berdampak buruk bagi kesinambungan pembangunan, mengingat infrastruktur yang sudah dibangun bisa terbengkalai. Ia menekankan bahwa UU IKN merupakan hasil…

Dalam rangka menyusun regulasi yang lebih komprehensif mengenai Jabatan Hakim, Badan Keahlian DPR RI menggelar kegiatan Konsultasi Publik Uji Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ke Universitas Mahendradatta, di Denpasar, Bali, Jumat (25/7/2025). Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI, Lidya Suryani Widayati, menyampaikan bahwa selama ini tidak ada satu pun regulasi yang secara khusus mengatur secara utuh mengenai jabatan hakim. Menurutnya, ketentuan yang ada masih tersebar secara parsial dalam beberapa undang-undang seperti tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, dan sistem peradilan umum. “Belum ada satu undang-undang khusus yang mengatur secara lengkap mengenai jabatan hakim, baik dari aspek rekrutmen, pembinaan, hingga pengawasannya.…

Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus memberikan perhatian serius terhadap isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menyusul meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kasus TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Kasus-kasus TPPO dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus diperkuat aspek pencegahannya. Kami mendorong Kapolda NTT untuk membuka hotline khusus agar laporan masyarakat bisa ditangani lebih cepat sebelum menjadi viral,” ujar Stevano saat mengikuti Tim Kunker Reses Komisi III DPR mengunjungi Mapolda NTT, Kupang, Jumat (25/7/2025). Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah Kapolda NTT yang…