Penulis: Redaksi

Jembatan Pulau Balang di Penajam Paser Utara (PPU), yang menjadi penghubung vital antara Kota Balikpapan dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, namun juga akan disulap menjadi rest area yang menawan bagi pengendara tol menuju IKN. Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, saat meninjau langsung proyek ini, mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan Jembatan Pulau Balang yang membentang sepanjang 804 meter dengan lebar 22,4 meter dan dilengkapi empat lajur kendaraan.Progres pembangunan telah mencapai 48,41%. “Menurut saya ini cantik untuk sebuah rest area. Saya prediksi ini rest area kalau memang dibuka secara umum…

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendorong revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Revisi UU ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat literasi nasional. Menurut Willy, meski UUD 1945 sudah menegaskan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakan terkait literasi masih belum menyentuh aspek-aspek penting di luar pendidikan formal. “Instrumen untuk mencerdaskan bangsa itu adalah pengetahuan, dan gerbang utamanya adalah literasi, membaca. Ini bukan sekedar mengubah UU Sistem Perbukuan. Ini meluruskan tujuan bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Willy dalam keterangannya kepada koranmerdeka.co, Rabu (30/7/2025). Sejak awal periode 2019–2024, Willy mengaku telah mengusulkan revisi UU ini. Ia…

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, dengan tegas mengingatkan bahwa proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) yang vital harus memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Ini bukan sekadar jalan biasa, ini adalah urat nadi logistik yang akan menentukan kecepatan pembangunan dan aksesibilitas IKN. Dalam peninjauan langsung Komisi V DPR RI ke berbagai proyek strategis di IKN, Sudjatmiko menyoroti urgensi jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan pusat Kota Nusantara ini. “Jalan tolnya yang saat ini sedang dikerjakan dipastikan tersambung dengan IKN dan harus bisa mencapai SPM yang diharapakan,” ujar Sudjatmiko di tengah kunjungan kerja reses DPR RI ke IKN, Senin (28/7/2025).…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengungkap lebih dari 50% perusahaan telah melakukan pengurangan tenaga kerja atau PHK akibat tekanan ekonomi. Ia prihatin terhadap fenomena ini. Yahya pun menilai tren pengurangan tenaga kerja di Indonesia bukan sekadar masalah hubungan industrial, tetapi gejala sistemik dari krisis adaptasi ekonomi nasional terhadap tekanan global dan pelemahan daya beli domestik. “PHK besar-besaran tidak hanya berdampak pada pekerja dan keluarganya, tapi juga menimbulkan efek domino pada stabilitas sosial dan ekonomi nasional,” kata Yahya Zaini dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, Rabu (30/7/2025).  Ia juga memandang bahwa…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengapresiasi keputusan Prancis untuk mengakui Palestina sebagai negara. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan internasional dan memberikan harapan baru bagi penyelesaian konflik panjang di Timur Tengah. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyambut baik keputusan tersebut dan menilai Prancis telah menunjukkan keberanian moral dan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan perdamaian global. “Pengakuan dari Prancis terhadap Palestina adalah sinyal kuat bagi dunia internasional bahwa kemerdekaan Palestina tidak bisa terus diabaikan. Kami memuji keputusan ini sebagai langkah berani dan bersejarah yang berpihak pada keadilan,” ujar Mardani dalam keterangan rilisnya yang…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinnizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di seluruh daerah sebagai langkah strategis dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria, mempercepat legalitas tanah adat, dan menata sistem pertanahan nasional. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Ternate, Maluku Utara, Senin (28/7/2025). Dalam pernyataannya, Rifqi menyoroti lambannya proses perda tanah adat di berbagai kabupaten/kota sebagai salah satu penyebab konflik lahan yang berlarut-larut. Ia menekankan bahwa dengan adanya peraturan daerah (Perda) sebagai landasan legal formal, Kementerian ATR/BPN akan memiliki dasar kuat untuk memberikan pengakuan terhadap tanah-tanah adat. “Kenapa konflik agraria sering muncul?…

Anggota Komisi II DPR RI, Rusda Mahmud, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah, termasuk konflik lahan, tumpang tindih izin, hingga lemahnya pelaksanaan reforma agraria. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Gubernur Maluku Utara dan jajaran perangkat daerah, Senin (28/7/2025), di Ternate, Maluku Utara. Menurut Rusda, kunjungan kerja ini bukan sekadar seremonial, melainkan sarana untuk mendengar langsung keluhan dan persoalan riil yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait tata kelola lahan dan tanah masyarakat. “Tujuan kita jelas, kami ingin mendengar keluhan dari para bupati, wali kota, gubernur, juga Kanwil BPN. Setelah itu, kita…

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti lemahnya implementasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan masih minimnya pemahaman publik terhadap program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kunjungan kerja Komisi II di Provinsi Maluku Utara, Senin (28/7/2025). Ia menegaskan bahwa reforma agraria seharusnya bukan sekadar program simbolik, melainkan upaya nyata yang menjangkau masyarakat hingga ke lapisan bawah. GTRA merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan agraria dan mendorong keadilan kepemilikan tanah. Secara kelembagaan, Ketua GTRA dipegang secara ex officio oleh kepala daerah, dengan keanggotaan dari unsur ATR/BPN, aparat penegak hukum (kepolisian,…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinnizamy Karsayuda, menyatakan bahwa aspirasi masyarakat Maluku Utara terkait pembentukan Kota Sofifi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) akan segera dibahas setelah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah diselesaikan oleh pemerintah pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Rifqi saat menemui massa aksi yang menyuarakan pemekaran Sofifi di depan kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Senin (28/7/2025). Menurut Rifqi, PP tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan seharusnya sudah diterbitkan sejak 11 tahun lalu. Tanpa dasar hukum itu, DPR RI belum bisa membahas usulan DOB secara menyeluruh. “Saya meminta kepada…

Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi negara. Hal ini menjadi krusial untuk diyakini lantaran manfaat ekonomi dari hadirnya koperasi tersebut, dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat menengah ke bawah. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin agenda pertemuan bilateral antara Komisi VI DPR RI dan National Policy Committee of the National Assembly of South Korea, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025). Ia berharap keyakinan ini bisa menjadi semangat untuk menjembatani kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. “Komitmen kami teguh dalam memperluas peran koperasi dan UMKM…