Penulis: Redaksi

Sistem perbukuan yang baik merupakan salah satu instrumen pemenuhan hak mencerdaskan kehidupan setiap warga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945. “Buku berperan penting dalam pemenuhan hak-hak pendidikan warga negara. Membaca merupakan wadah utama untuk mencapai tata kelola pengetahuan yang baik,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Tata Kelola Pengetahuan dan RUU Buku di Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/8). Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI – Pengusul RUU tentang Perbukuan), Dr. Ir. Achmad Fachrodji, M.M. (Direktur…

Belakangan ini ramai diberitakan terkait polemik royalti lagu. Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan belum akan membahas peraturan seputar royalti dalam waktu dekat ini, karena hal tersebut tidak masuk dalam prolegnas prioritas. “Belum, belum. Kalau yang sudah pasti tahun 2025, dia (soal royalti) tidak masuk prolegnas prioritas. Saya belum cek apakah masuk di dalam prolegnas sampai lima tahun,” jelas Doli dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa (19/8/2025). Meski begitu, ia mengakui Baleg akan melakukan peninjauan terkait beberapa kasus yang sempat disorot terkait royalti ini, misalnya kasus Agnez Mo. “Tapi menurut saya yang kemarin itu, dengan peristiwa kemarin soal…

Dalam rangka acara tematik yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bertajuk “Urgensi PPHN Sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional”, Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan visi pentingnya arah pembangunan bangsa yang jelas dan berkelanjutan. Bertempat di Ruang Delegasi MPR RI, Nusantara V, Gedung MPR RI pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, Ibas memulai sambutannya dengan sebuah penegasan. “Tanpa arah, bangsa bisa maju tapi tidak menuju apa-apa. Momentum ini sangat penting dalam upaya membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan bangsa ke depan, melalui penguatan dasar konstitusional yang…

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara berpandangan perubahan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sangat penting bagi DPD RI. Ada tiga alasan Kelompok DPD MPR RI mengenai pentingnya mendorong perubahan konstitusi. “Pertama, perlu payung hukum terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Salah satu solusinya adalah PPHN menjadi TAP MPR. Itu mengharuskan kita untuk melakukan perubahan konstitusi,” ujar Dedi Iskandar usai menghadiri momentum Peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam (18/8/2025). Alasan kedua, lanjut Senator dari Provinsi Sumatera Utara, terkait sistem presidensial. “Mengenai sistem presidensial, saya…

Wakil Ketua MPR RI AM. Akbar Supratman mengatakan bahwa momen Hari Konstitusi yang diperingati setiap tanggal 18 Agustus, bukan hanya seremonial belaka. Namun, menjadi refleksi buat seluruh anak bangsa Indonesia khususnya Gen Z dan Gen Alpha. “Ini penting, sebab sebagai generasi muda harapan bangsa tentunya harus lebih mengenal dan memahami konstitusi negaranya sendiri. Itu bentuk cinta tanah air juga,” katanya, usai menghadiri Hari Konstitusi dan HUT MPR RI Ke-80, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam (18/8/2025). Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini memberikan alasan mengapa generasi muda harus memahami konstitusi. Sebab, UUD atau konstitusi sejak…

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi lembaga penyiaran TV dan radio yang telah menyiarkan berbagai rangkaian program acara terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia (RI). Menurutnya, radio dan televisi terus merawat semangat kemerdekaan melalui sajian informasi yang beragam. Berdasarkan hasil tim pemantauan isi siaran KPI Pusat, menjelang peringatan HUT sampai setelahnya, lembaga penyiaran yang dipantau melakukan imbauan yang diminta KPI untuk menyemarakkan siaran berisikan pesan-pesan kemerdekaan. “Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan lembaga penyiaran dalam menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan ke-80 negeri kita dalam berbagai bentuk program siaran maupun segmen program. Upaya ini tentunya sangat berarti dalam rangka…

Fraksi Partai Gerindra menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 merupakan instrumen kunci bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan delapan program prioritas (Asta Cita). Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra terhadap RAPBN 2026 dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Menurutnya RAPBN 2026 adalah RAPBN pertama pada masa Pemerintahan Prabowo dan menjadi kesempatan awal dalam mewujudkan visi Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. “Dengan optimisme yang realistis, setiap rupiah APBN TA 2026…

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin AK, mengatakan RAPBN (Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangannya masih menghadapi beragam tantangan. Meski begitu, Fraksi PKS berharap RAPBN 2026 mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat pasal 23 ayat 1 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, Amin menyatakan bahwa Fraksi PKS mendukung RAPBN 2026. “Fraksi PKS mengapresiasi optimisme pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026. Fraksi PKS mendukung penuh konsep pertumbuhan berkualitas, inklusif, dan berkesinambungan,” ujar Amin, dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,…

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, yang merupakan arsitektur fiskal pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai NasDem DPR RI. RAPBN ini dinilai sebagai peta jalan visioner yang memprioritaskan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi demi Indonesia yang tangguh dan mandiri. Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru mengatakan bahwa RAPBN 2026 mencerminkan arah kebijakan ekonomi sekaligus visi pembangunan nasional. “Melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan tata kelola, serta keberanian menjalankan kebijakan counter cyclical yang terukur, pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan berpihak kepada rakyat,” kata Ratih dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I…

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari menegaskan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp2.692,1 triliun, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Jika perbaikan tidak dilakukan segera, maka target penerimaan pajak tersebut akan sulit dicapai. Pemerintah tidak boleh mengulangi berbagai hambatan teknis yang terjadi pada implementasi Coretax pada 2024 ini,” kata Ratna saat menyampaikan pandangan Fraksi PKB terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang…