Penulis: Redaksi

PERUBAHAN zaman dan perkembangan teknologi yang mengubah pola hidup dan perilaku individu mendorong terbentuknya norma dan sistem nilai baru yang tidak pernah diantisipasi. Peradaban sudah melakoni era pasca kebenaran atau post-Truth dan integrasi kecerdasan buatan atau AI (artificial intelligence) pada berbagai aspek kehidupan manusia. Sudah terbukti pula bahwa fenomena post-truth dan Integrasi AI sering menghadirkan ekses. Maka, demi stabilitas dan terjaganya ketertiban umum, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bersama semua peraturan perundang-undangan di bawahnya patut diperbarui agar negara-bangsa adaptif dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi itu. Diakui atau tidak, telah terbentuk fakta bahwa fenomena post-truth sudah menjadi norma baru tak tertulis…

Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal isu-isu lingkungan strategis, khususnya pengelolaan sampah, limbah, serta perdagangan karbon. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Dalam pengantarnya, Sugeng menyampaikan apresiasi atas program-program KLH/BPLH yang telah melibatkan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa penguatan agenda prioritas terkait sampah, limbah, pencemaran udara, perubahan iklim, dan perdagangan karbon harus menjadi fokus dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. “Komisi XII perlu memastikan bahwa anggaran…

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko meminta pemerintah melanjutkan program rumah susun untuk pesantren yang pernah dijalankan Kementerian PUPR di periode sebelumnya. Program tersebut dinilai penting untuk mendukung lembaga pendidikan keagamaan, namun belum terlihat dalam postur anggaran RAPBN 2026. “Nah di 2026 ini saya lihat belum ada postur (anggaran untuk membangun rumah susun untuk pesantren) itu. Jadi kami mengusulkan kemarin adalah rusun lembaga pendidikan keagamaan,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Dilansir dari berbagai sumber, program pembangunan rusun santri sebelumnya sempat berjalan cukup…

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menyoroti rendahnya serapan anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi V DPR RI. Kondisi ini dinilai berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan program sejak kuartal pertama tahun berjalan. “Karena penyerapan anggaran 2025 ini berpengaruh sekali dengan pertumbuhan ekonomi. Di tanggal 1 September tadi, hampir seluruh kementerian tidak sampai 50 persen serapannya,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, dalam Rapat Kerja Komisi V dengan pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Politisi Fraksi PKB ini mengingatkan kementerian agar tidak menunda program yang bisa dijalankan lebih…

Komisi III DPR RI meminta masukan masyarakat dengan identitas jelas terhadap calon-calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permintaan masukan ini dalam rangka memenuhi aturan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan pihaknya menerima 13 (tiga belas) orang Calon Hakim Agung dan 3 (tiga) orang Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Usai meminta masukan ini, Komisi III memiliki rencana untuk…

Komisi V DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan penyerapan anggaran pemerintah. Persetujuan terhadap perubahan anggaran 2025 dan tambahan anggaran 2026 diharapkan dapat mendorong realisasi program lebih cepat, terutama menjelang akhir tahun ketika tantangan lapangan semakin besar. “Perubahan anggaran tahun 2025 sudah kita tanda tangani. Kami berharap serapan (anggaran ini) bisa dikejar dengan cepat ya, terutama di akhir tahun. Akhir tahun ini biasanya cuaca kurang bagus, ini musim hujan dan tantangan di lapangan itu pasti lumayan besar. Sementara, di sisi lain, kita berharap APBN ini memberikan trigger atau daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Tim Panja Pemerintah di ruang rapat BAKN, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Agenda rapat tersebut membahas sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan baik oleh pemerintah maupun fraksi-fraksi DPR RI. Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah usulan pemerintah terkait penambahan frasa keselamatan pada pasal yang mengatur kepentingan negara dalam pengelolaan ruang udara. Usulan ini menegaskan bahwa ruang udara Indonesia tidak hanya harus dijaga dari sisi pertahanan dan keamanan, tetapi juga dari aspek keselamatan penerbangan sipil maupun keselamatan bangsa secara menyeluruh. Wakil Ketua Pansus…

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, didaulat menyampaikan orasi ilmiah dalam agenda Wisuda Tanri Abeng University. Acara dihadiri wisudawan program S-1 dan S-2, serta guru besar dan civitas academica Tanri Abeng University. Dalam paparannya, Eddy merespons isu terbaru yang viral mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di Gudang Garam. Bagi Eddy, rangkaian tren PHK harus dicegah dengan meningkatkan keterampilan pekerja menghadapi kemajuan teknologi saat ini. “Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa tantangan terbesar pekerja Indonesia saat ini adalah digitalisasi dan otomatisasi. Dibutuhkan reskilling dan upskilling pekerja untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi ini.” “Untuk mencegah…

Komisi V DPR RI mendukung langkah pemerintah pusat untuk mengambil alih renovasi gedung dan fasilitas umum (Fasum) yang rusak imbas terjadinya unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 lalu. Hal ini sebagaimana disampaikan Anggota Komisi V DPRI Hamka Kady dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). “Saya dapat surat dari gubernur Sulawesi Selatan, Pak Menteri PU. Sebagaimana yang Pak Menteri jelaskan di TV kemarin bahwa dalam rangka renovasi semua aset-aset negara terkait dengan demonstrasi kemarin itu ditanggung oleh pemerintah, betul Pak Menteri?” ujar Hamka Kady, anggota Komisi V DPR RI…

Sudah lebih dari dua minggu ini masyarakat Indonesia marah besar kepada DPR RI dan para anggotanya. Diawali dari tayangan suasana riang gembira di sela Sidang Tahunan MPR, sampai dengan respons serta narasi yang digunakan untuk menanggapi berbagai kritik yang dialamatkan ke DPR. Akhirnya masyarakat turun ke jalan untuk mencurahkan emosinya di berbagai daerah, selain Jakarta. Gema “hapuskan tunjangan perumahan anggota DPR” bahkan sampai ke tuntutan “pembubaran DPR” ramai terlihat di berbagai alat peraga yang dibawa oleh pengunjuk rasa maupun berita-berita di media sosial. Setelah unjuk rasa beberapa hari yang juga memakan korban jiwa dan terindikasi “ditunggangi penumpang gelap”, yang ditandai…