Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan U.S. CAPSTONE Fellows Delegation di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pandangan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan DPR dengan pemerintah, serta dukungan parlemen terhadap penguatan sektor pertahanan.
Utut menjelaskan, delegasi CAPSTONE merupakan peserta program pendidikan strategis Amerika Serikat yang terdiri atas perwira tinggi dari tiga matra angkatan bersenjata, termasuk jenderal dan laksamana bintang empat, serta sejumlah perwira bintang dua dan bintang satu.
“CAPSTONE ini terdiri dari marsekal bintang empat, laksamana bintang empat, beberapa bintang dua, dan beberapa bintang satu dari tiga matra angkatan di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia mungkin bisa dianalogikan seperti Sesko (Sekolah Staf dan Komando). Mereka sedang menjalani program pembelajaran dan setelah dari Indonesia akan melanjutkan kunjungan ke Fiji dan New Zealand dalam rangka tur ke Asia,” ujar Utut.
Ia mengungkapkan, semula delegasi berharap dapat bertemu dengan Ketua DPR RI. Namun, karena Ketua DPR RI sedang menjalankan agenda di Manado, pertemuan diwakili oleh Komisi I DPR RI.
Dalam diskusi, salah satu topik utama yang dibahas adalah hubungan antara DPR dan pemerintah, khususnya terkait dukungan parlemen terhadap anggaran pertahanan.
“Tadi yang paling penting adalah bagaimana hubungan DPR dengan pemerintah, terutama dukungan soal anggaran. Kami menyampaikan bahwa anggaran pertahanan Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Utut menegaskan, peningkatan anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional dan menjaga kedaulatan negara, bukan untuk kepentingan ofensif.
“Kita memperkuat pertahanan untuk menjaga diri dan menjaga kedaulatan, bukan untuk menyerang,” tegasnya.
Mengenai arah kebijakan pertahanan pada tahun-tahun mendatang, Utut menyatakan DPR akan menyesuaikan pembahasan anggaran dengan prioritas yang ditetapkan pemerintah.
“Soal prioritas pertahanan ke depan, itu nanti mengikuti kebutuhan dan usulan pemerintah. DPR akan mendukung sesuai prioritas, mana yang perlu ditambah dan mana yang perlu disesuaikan,” pungkasnya.
