Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Biro Keuangan meluncurkan PANDORA, Dashboard Eksekutif Perjalanan Dinas, untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan perjalanan dinas melalui integrasi data secara real time. Sistem ini memungkinkan pimpinan memantau proses pengajuan perjalanan dinas, penyelesaian pertanggungjawaban, hingga realisasi anggaran pada setiap unit kerja.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini mengatakan, Pandora merupakan inovasi yang diinisiasi Biro Keuangan, khususnya bagian yang menangani perjalanan dinas. Kehadiran dashboard tersebut diharapkan memudahkan pimpinan dalam melakukan evaluasi, pemantauan, serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Setjen DPR RI.
“Jadi ini merupakan satu kumpulan data secara real time. Jadi nanti pimpinan, mulai dari pimpinan tinggi pratama, pimpinan tinggi madya, hingga pejabat administrator, dapat melihat bagaimana progres perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya di unit-unitnya,” ujar Suprihartini saat peluncuran Dashboard Eksekutif Perjalanan Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, Pandora menjadi terobosan dalam mengintegrasikan data yang sebelumnya masih disajikan secara terpisah. Melalui sistem ini, pimpinan dapat memantau tahapan perjalanan dinas, mulai dari pengajuan, lamanya proses pertanggungjawaban, status penyelesaian dokumen, hingga realisasi anggaran.
Suprihartini menegaskan, peluncuran dashboard tidak boleh berhenti pada seremoni. Diperlukan komitmen bersama agar inovasi tersebut benar-benar digunakan secara konsisten untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran perjalanan dinas.
“Ini juga untuk meningkatkan akuntabilitas kita, khususnya dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas,” katanya.
Ia menjelaskan, informasi yang tersedia melalui Pandora juga dapat menjadi sistem peringatan dini (early warning system) bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan perjalanan dinas. Pemantauan terhadap alokasi anggaran dan penyelesaian administrasi sejak awal diharapkan membantu unit kerja mengantisipasi kendala sebelum perjalanan dilaksanakan.
Selain memperkuat pemantauan, Suprihartini menegaskan adanya konsekuensi bagi unit kerja yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Apabila masih terdapat keterlambatan, alokasi anggaran untuk perjalanan berikutnya dapat tidak diberikan di muka sehingga perjalanan dilakukan dengan mekanisme penggantian biaya atau reimburse.
“Ini sebagai wujud komitmen bagi kita semua bahwa pelaksanaan ini memang ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Apabila tidak kita lakukan, sanksi-sanksi itu yang harus kita terapkan,” tegasnya.
Suprihartini menambahkan, pemanfaatan teknologi harus diikuti dengan keakuratan data, kepatuhan terhadap peraturan, dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran terkait memastikan Pandora diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.
Melalui integrasi data dan pemantauan yang lebih terukur, Setjen DPR RI diharapkan dapat memperkuat pengendalian internal, meningkatkan disiplin pertanggungjawaban perjalanan dinas, serta mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
