Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, merespons gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan karhutla, terutama dalam aspek pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan personel di lapangan.
Menurut Firman, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, peralatan yang memadai, serta sistem mitigasi risiko yang kuat. Keselamatan petugas dan relawan harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pemadaman.
“Gugurnya petugas dan relawan dalam penanganan karhutla harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah. Pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan petugas harus diperkuat agar tragedi serupa tidak terulang,” ujar Firman dalam keterangan pers, Jumat (23/10/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Langkah pencegahan harus diperkuat melalui deteksi dini, patroli di kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Firman juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat terkait, Manggala Agni, dan relawan. Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus meminimalkan risiko yang dihadapi petugas di lapangan.
Selain upaya pencegahan, Firman meminta pemerintah memberikan perhatian kepada keluarga petugas dan relawan yang gugur. Bentuk perhatian tersebut dapat berupa bantuan dan santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Negara juga harus memberikan perhatian kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab atas pengorbanan mereka. Jangan sampai pengabdian para petugas dan relawan yang mempertaruhkan nyawa demi melindungi masyarakat dan lingkungan tidak mendapatkan perhatian yang semestinya,” tegas politkus senior Golkar ini.
Lebih lanjut, Firman menilai tragedi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penanggulangan karhutla secara menyeluruh. Evaluasi perlu mencakup kesiapan personel, ketersediaan peralatan, efektivitas koordinasi, hingga penerapan standar keselamatan dalam operasi pemadaman.
Ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil langkah konkret agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif dan aman. “Dengan demikian, upaya melindungi kawasan hutan, lingkungan, serta masyarakat tidak lagi harus dibayar dengan hilangnya nyawa petugas dan relawan,” tandas legislator dapil Jateng III ini.
