Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, mengingatkan pentingnya tata kelola dan pengawasan yang kuat dalam pengelolaan aset negara melalui Danantara. Ia juga meminta pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan guru sebagai salah satu prioritas dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Catatan tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Mardani, keterlibatan negara dalam perekonomian dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan nasional. Namun, kebijakan tersebut harus disertai tata kelola profesional, sumber daya manusia yang kompeten, dan mekanisme pengawasan yang memadai.
Perkuat Pengawasan Danantara
Politisi Fraksi PKS ini menyoroti langkah pemerintah memperbesar peran negara dalam perekonomian, antara lain melalui pembentukan Danantara dan berbagai instrumen investasi negara. Ia menilai keterlibatan negara dalam pengelolaan aset dan investasi bukan sesuatu yang keliru. Sejumlah negara juga menjalankan pendekatan serupa untuk memperkuat posisi negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, menurutnya, tujuan kebijakan yang baik harus ditopang oleh kualitas pelaksana dan sistem pengawasan yang kuat. Tanpa tata kelola yang memadai, pengelolaan aset negara berisiko menyimpang dari tujuan awal.
Mardani mengingatkan pentingnya memastikan setiap keputusan investasi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan pengelolaan kekayaan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ketika niat baik ini tidak didukung orang yang baik, tim yang baik, dan pengawasan yang baik, bisa menjadi bancakan dari satu ke bancakan lain. Negara harus hati-hati,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa persoalan kerugian negara dan dugaan tindak pidana korupsi harus ditangani melalui mekanisme hukum yang tepat. Dengan demikian, pengelolaan investasi negara tetap berjalan dalam kerangka kepastian hukum dan pertanggungjawaban publik.
Menurut Mardani, evaluasi terhadap kebijakan ekonomi pemerintah tidak hanya perlu melihat besarnya aset atau investasi yang dikelola, tetapi juga kualitas tata kelola dan manfaat yang dihasilkan bagi perekonomian nasional.
Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas
Selain sektor ekonomi, Mardani memberikan perhatian terhadap kebijakan pendidikan. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan, tetapi menilai peningkatan kesejahteraan guru perlu mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sekolah dan penyediaan perangkat teknologi pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia menilai guru memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan zaman, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Karena itu, peningkatan kompetensi guru perlu disertai dukungan kesejahteraan yang memadai.
“Naikkan gaji guru. Fasilitas fisik yang luar biasa, ada layar pintar, tetapi kalau gaji gurunya tidak cukup, bagaimana?” kata Anggota Komisi II DPR RI ini.
Mardani berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan gaji guru dalam perencanaan anggaran mendatang, termasuk APBN 2028. Ia mencontohkan kebijakan peningkatan gaji guru di Singapura sebagai gambaran pentingnya perhatian negara terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas fisik dan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan guru memperoleh dukungan yang layak untuk menjalankan tugasnya.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan pendidikan dirancang secara menyeluruh dengan memperhatikan pembangunan sarana prasarana, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Kritik Konstruktif Kebijakan
Mardani menegaskan, PKS akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Prabowo dengan pendekatan kritis dan konstruktif.
Menurutnya, penilaian terhadap kinerja pemerintah perlu dilakukan secara objektif dan tidak terjebak dalam pandangan yang hanya menonjolkan keberhasilan atau sebaliknya semata-mata berfokus pada kekurangan.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan ruang kritik. Masukan yang disampaikan secara proporsional diperlukan agar kebijakan negara dapat diperbaiki dan semakin tepat sasaran.
Dalam konteks pengelolaan aset negara dan pendidikan, Mardani berharap pemerintah memastikan setiap kebijakan strategis memiliki tata kelola yang baik serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baginya, penguatan ekonomi nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu berjalan beriringan agar pembangunan tidak hanya tercermin dalam besarnya investasi atau tersedianya fasilitas, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
