Biaya dan akses layanan pendaftaran desain industri dinilai masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang berada di daerah.
Karena itu, Anggota Panitia Khusus RUU tentang Desain Industri Tonny Tesar mendorong agar penyempurnaan regulasi turut menghadirkan layanan yang lebih terjangkau dan mudah diakses.
Tonny mengatakan persoalan biaya menjadi salah satu masukan yang disampaikan masyarakat dalam kunjungan Pansus ke sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena pelaku UMKM merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan pelindungan terhadap desain produk yang mereka kembangkan.
“Masyarakat di daerah terkendala dengan masalah biaya. Proses desain ini terutama untuk produk dari UMKM kita, masyarakat ekonomi menengah ke bawah, UMKM yang terkendala dengan proses biaya,” ujar Tonny kepada koranmerdeka.co usai mengikuti kunjungan kerja Pansus RUU tentang Desain Industri ke Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Utara, Medan, Jumat (25/9/2026).
Selain biaya, menurut Tonny, kondisi geografis juga dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha yang berada jauh dari pusat pelayanan. Karena itu, kemudahan akses layanan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan sistem pendaftaran desain industri.
“Bagaimana caranya yang (secara) geografis jauh dari tempat akses untuk mendapatkan pelayanan ini, itu bisa diberikan juga kesempatan dibantu oleh pemerintah,” kata politisi dari Fraksi Partai NasDem itu.
Tonny mendorong penguatan sistem pelayanan berbasis internet agar proses pengajuan pelindungan desain industri dapat dilakukan dengan lebih mudah dari berbagai daerah. Menurutnya, akses digital yang baik dapat membantu pelaku UMKM memperoleh layanan tanpa harus terkendala jarak.
“Pemerintah juga bagaimana membuat sistem internet yang lebih baik agar di semua tempat, di mana saja, bisa langsung mengakses perizinan ini,” jelasnya.
Ia menilai kemudahan biaya dan akses tersebut penting agar pelindungan desain industri tidak hanya dapat dinikmati pelaku usaha yang berada di pusat-pusat ekonomi atau memiliki kemampuan finansial lebih besar. Dengan layanan yang mudah dijangkau, pelaku UMKM di daerah juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan pelindungan hukum terhadap desain produknya.
Lebih lanjut, legislator dari dapil Papua itu menyebut persoalan biaya dan akses menjadi bagian dari masukan yang dihimpun Pansus dalam kunjungan ke sejumlah daerah. Masukan tersebut akan menjadi bahan dalam pembahasan RUU Desain Industri bersama pemerintah.
Ia berharap penyempurnaan regulasi nantinya tidak hanya memperkuat aspek hukum, tetapi juga menghadirkan sistem pelayanan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, pelindungan desain industri dapat mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan daya saing produk UMKM di berbagai daerah.
