Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong Kementerian Keuangan segera melakukan pembenahan internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), menyusul sejumlah persoalan yang mencuat, termasuk kasus dugaan suap impor yang menyeret mantan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri. Hal itu disampaikan Harris saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, pembenahan internal Bea Cukai perlu menjadi perhatian serius karena institusi tersebut memiliki peran penting dalam penerimaan negara. “Berkali-kali saya katakan kepada Menteri Keuangan dalam rapat kerja bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak ini kan dua dirjen yang ngurusi duit masuk,” ujar Harris.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai berbagai celah yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan negara harus segera ditutup. Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat integritas aparatur di kedua institusi tersebut.
“Sehingga tentu harus kebocoran-kebocoran yang terjadi tentu harus ditutup lah. Jangan sampai terjadi hal yang lucu-lucu lagi lah. Baik di pajak maupun di bea dan cukai,” imbuhnya.
Dirinya menganalogikan Bea Cukai sebagai “penjaga gawang” Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi lalu lintas barang sekaligus menjaga penerimaan negara.
“Kita tahu bahwa Bea Cukai ini adalah penjaga gawang. Penjaga gawang dari Republik Indonesia. Maka harapannya tentu penjaga gawang ini tentu lebih cermat di dalam menjalankan tugasnya. Kalau enggak, kita kebobolan terus,” ujar Harris.
Karena itu, dirinya menegaskan pembenahan Bea Cukai perlu mencakup penguatan pengawasan dan integritas aparatur agar fungsi penerimaan negara dapat berjalan optimal serta potensi kebocoran dapat diminimalkan.
