Komisi V DPR RI memastikan pembangunan sekaligus pelebaran infrastruktur jalan di Kawasan Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, mampu mengurai kemacetan yang belasan tahun menjadi persoalan masyarakat setempat. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kelancaran mobilitas masyarakat.
“Komisi V DPR RI ingin memastikan beberapa poin krusial. Pertama, efektivitas penanganan kemacetan. Pembangunan dengan sistem yang ada, ditambah dengan beberapa segmen pelebaran jalan di sekitar tol, harus benar-benar mampu mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi masalah masyarakat di Kawasan Bitung,” ujar Andi usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (28/8/2026).
Baginya, setiap tahapan teknis pembangunan, tegasnya, harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk pengujian terhadap kekuatan beton maupun struktur bangunan. “Kami mengingatkan agar seluruh aspek teknis, mulai dari pengujian kuat tekan beton hingga pengujian struktur, harus tetap berjalan dan mengutamakan standar keselamatan serta ketahanan infrastruktur jangka panjang,” tegasnya.
Selain kualitas konstruksi, dirinya menyoroti pentingnya manajemen lalu lintas selama proses pembangunan. Sebab itu, ia mengingatkan pekerjaan konstruksi tidak menimbulkan persoalan baru terhadap aktivitas masyarakat maupun kegiatan ekonomi di sekitar kawasan.
“Manajemen lalu lintas selama masa konstruksi menuju pekerjaan selesai dan serah terima awal atau PHO (Provisional Hand Over) harus dikelola dengan sangat baik agar tidak menimbulkan kemacetan dan menghambat aktivitas ekonomi warga di sekitar,” katanya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta agar sisa anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan akuntabel untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Baginya, upaya ini penting mengingat waktu pelaksanaan pembangunan yang tersedia relatif terbatas.
Komisi V DPR RI, lanjut Andi, akan terus mendorong agar pembangunan infrastruktur di kawasan Bitung tidak berjalan parsial. Setiap pembangunan harus memperhitungkan pertumbuhan kawasan dan kebutuhan mobilitas masyarakat sehingga infrastruktur yang dibangun mampu memberikan solusi dalam jangka panjang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan Pemerintah Provinsi Banten siap mendukung dan bekerja sama dalam penyelesaian persoalan infrastruktur di kawasan Bitung. Ia berharap pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Sekarang sedang kemarau, agak aman, tetapi kita takut kalau hujan karena pernah terjadi banjir di tol. Ini harus diantisipasi,” katanya.
Sebagai informasi, mengutip dari dokumen Kementerian PU, Underpass Bitung menjadi salah satu infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat. Pasalnya, kawasan Bitung merupakan salah satu titik pertemuan arus kendaraan dari Serang, Jakarta, dan Curug yang kerap menimbulkan kepadatan lalu lintas, khususnya pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Kondisi tersebut juga diperparah oleh antrean kendaraan yang mengarah ke akses Tol Tangerang–Merak. Lokasi pembangunan Underpass Bitung berada pada ruas jalan nasional atau arteri primer nasional Batas Kabupaten Serang/Tangerang–Batas Kota Tangerang. Ruas ini merupakan bagian dari koridor Lintas Utara Pulau Jawa (Pantura) yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi kendaraan logistik, serta akses menuju kawasan industri di wilayah Tangerang dan sekitarnya.
