Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul kebakaran yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan luas area terdampak sekitar 60 hektare.
Menurut Hindun, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga harus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak meluas ke kawasan hutan lainnya.
“Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain,” ujar Hindun dalam keterangan yang dikutip koranmerdeka.co di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Ia mengingatkan, berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut, luas areal kebakaran sepanjang Januari–Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare atau meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Menurutnya, ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons melalui sistem kesiapsiagaan nasional yang lebih proaktif, bukan sekadar bertindak ketika kebakaran telah meluas.
Politisi Fraksi PKB itu menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola kehutanan. Karena itu, Kemenhut diminta mengoptimalkan seluruh instrumen pencegahan, mulai dari memperkuat patroli terpadu, meningkatkan pemantauan titik panas (hotspot), menyiagakan peralatan pemadaman, hingga menggencarkan edukasi mitigasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi fokus utama. Kementerian Kehutanan harus memastikan patroli terpadu diperkuat, pemantauan titik panas dilakukan secara intensif, peralatan pemadaman disiagakan, serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan terus ditingkatkan,” tegasnya.
Selain itu, Hindun juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, pengelola taman nasional, hingga kelompok relawan di daerah. Menurutnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk memperkuat sistem deteksi dini sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
“Kolaborasi ini penting guna melindungi keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, serta menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman bencana asap dan kekeringan,” pungkas Legislator Dapil Jawa Tengah II itu.
