Anggota Komisi VI Doni Akbar menilai PT PAL Indonesia perlu melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh demi meningkatkan daya saing industri galangan kapal milik BUMN. Menurutnya pola operasional yang berjalan saat ini dan menilai perlunya peningkatan fleksibilitas di lapangan.
“Banyak yang saya lihat kapal yang tidak efisien, tidak profesional, dan tidak fleksibel. Itulah kenyataannya,” tegas Doni kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyoroti perbandingan antara pencapaian kontrak on hand serta realisasi perbaikan kapal yang dilakukan PT PAL dengan kinerja galangan kapal swasta. Menurut Doni, sebagai BUMN utama yang dipercaya menangani pemeliharaan kapal-kapal negara seperti KRI, kinerja pelayanan dan perbaikan kapal PT PAL seharusnya bisa dilaksanakan secara lebih efisien dan kompetitif.
“Bapak tampilkan itu adalah 50-an. Pak, itu tidak efisien, tidak profesional, tidak fleksibel, Pak. Ini kapal perbaikan, apalagi namanya perbaikan itu kapal ini kan modifikasi semua, Pak, bukan cetakan pabrik yang diproduksi secara massal,” terangnya.
Lebih lanjut, Doni menekankan bahwa spesifikasi pekerjaan perbaikan kapal memerlukan pemenuhan kualifikasi tenaga ahli yang tersertifikasi secara ketat demi menjamin mutu dan kualitas hasil kerja. Doni juga menyebut pemenuhan SDM tersertifikasi, seperti juru las (welder), menjadi kunci vital dalam proses pemeliharaan kapal yang profesional.
“Tenaga-tenaga ahlinya juga certified, paling banyak dibutuhkan salah satunya kayak welder. Ya harus diperbaiki secara profesional, secara baik,” lanjutnya.
Hal ini, juga memastikan efektivitas dan akuntabilitas BUMN di sektor maritim. Kami berharap manajemen PT PAL Indonesia dapat segera melakukan langkah-langkah evaluasi strategis guna memperkuat fondasi industri perkapalan nasional.
“Peningkatan efisiensi dan profesionalisme ini sangat penting agar BUMN galangan kapal nasional dapat memberikan kontribusi secara maksimal bagi kemandirian maritim Indonesia,” pungkasnya.
