Komisi XII DPR RI mendorong penguatan tata kelola sektor energi nasional melalui peningkatan pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi, pengembangan infrastruktur gas bumi, serta penguatan sistem ketenagalistrikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat Jawa Timur merupakan salah satu pusat industri dan bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/7/2026). Ia menjelaskan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI untuk memperoleh gambaran langsung mengenai implementasi kebijakan pemerintah serta kinerja para mitra kerja di sektor energi.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah serta kinerja mitra kerja Komisi XII DPR RI dalam penyelenggaraan sektor energi nasional,” ujar Meitri.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI meminta penjelasan mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM, LPG, serta gas bumi, termasuk efektivitas pengawasan distribusi energi bersubsidi dan pengembangan infrastruktur gas bumi. Selain itu, Komisi XII DPR RI juga mendalami strategi peningkatan pemanfaatan gas domestik sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kami ingin memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM, LPG, dan gas bumi, efektivitas pengawasan distribusi energi bersubsidi, pengembangan infrastruktur pasokan gas bumi, serta strategi peningkatan pemanfaatan gas domestik,” jelas Meitri.
Pihaknya juga memberikan perhatian terhadap kesiapan sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Baginya, keandalan sistem kelistrikan menjadi faktor penting untuk mendukung kawasan industri, program hilirisasi, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kami juga ingin memperoleh penjelasan mengenai kondisi terkini sistem ketenagalistrikan di Jawa dan Bali, bagaimana pemanfaatan sumber daya listrik, peningkatan konsumsi tenaga listrik pada sektor-sektor produktif, serta kesiapan sistem tersebut dalam mendukung kawasan industri dan pengembangan kendaraan listrik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Meitri menilai koordinasi antara regulator dan badan usaha di sektor energi harus terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan energi sekaligus mencegah terulangnya persoalan seperti kelangkaan BBM bersubsidi, antrean panjang di SPBU, maupun gangguan pasokan listrik.
“Koordinasi antara regulator dan badan usaha di sektor energi menjadi semakin penting untuk menghadapi meningkatnya kebutuhan energi nasional, percepatan transisi energi, sekaligus memastikan tidak terjadi pemadaman listrik, kelangkaan BBM, maupun antrean panjang di SPBU, khususnya di Jawa Timur,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja akan menjadi bahan bagi Komisi XII DPR RI dalam menyusun rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola sektor minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta pengembangan infrastruktur energi agar semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan.
“Informasi dan masukan yang kami peroleh akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor energi secara lebih efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan demi mewujudkan ketahanan energi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Meitri.
