Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Lampung. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran distribusi logistik, tetapi juga mengurangi pendapatan harian para sopir truk yang harus mengantre selama berjam-jam untuk memperoleh solar subsidi.
Hal itu disampaikan Putri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia mengungkapkan, antrean panjang di sejumlah SPBU di Lampung telah berlangsung selama satu hingga dua bulan terakhir.
Demi memastikan kondisi tersebut, ia mengaku turun langsung meninjau sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran pada pekan lalu. “Hampir semua SPBU yang saya lewati itu dalam keadaan antrinya parah, Pak,” ungkap Putri.
Berdasarkan hasil pemantauannya dan laporan yang beredar di media, para sopir truk telah mengantre sejak pukul 06.00 WIB. Sebagian baru memperoleh solar bersubsidi sekitar pukul 12.00 WIB, bahkan ada yang harus menunggu hingga pukul 16.00 WIB. Kondisi tersebut membuat waktu tunggu mencapai enam hingga sepuluh jam.
Menurutnya, lamanya antrean berdampak langsung terhadap produktivitas dan penghasilan para pengemudi angkutan barang yang mengandalkan kendaraan mereka untuk bekerja setiap hari. “Tentu ini kan sama saja kita mengurangi pendapatan harian dari supir-supir truk tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, Putri mengapresiasi paparan PT Pertamina Patra Niaga yang menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman, serta langkah BPH Migas melalui layanan helpdesk dan penanganan pengaduan masyarakat. Namun, ia menilai terdapat kesenjangan antara kondisi yang dipaparkan dalam rapat dan kenyataan di lapangan, khususnya di Kota Bandar Lampung.
“Nah, tetapi memang terjadi anomali yang di lapangan, khususnya di Dapil Lampung 1, itu Kota Bandar Lampung. Nah, mumpung di forum yang baik ini mungkin nanti bisa juga dijelaskan kepada kami Pak, sebetulnya apa yang terjadi,” ujarnya.
Putri meminta penjelasan mengenai penyebab antrean tersebut, apakah dipicu oleh persoalan pasokan, distribusi yang belum optimal, atau masih adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia mengingatkan bahwa persoalan seperti penggunaan QR Code ganda dan praktik “ambil jatah” telah beberapa kali disampaikan dalam rapat bersama mitra kerja, sehingga memerlukan penanganan yang lebih efektif.
Sementara itu, berdasarkan paparan PT Pertamina Patra Niaga, sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah dilakukan 1.296 kegiatan pembinaan terhadap lembaga penyalur, yang terdiri atas 471 SPBU dan 825 Agen LPG PSO. Khusus di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), yang mencakup Provinsi Lampung, pembinaan telah dilakukan terhadap 90 SPBU dan 144 Agen LPG PSO sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi.
Komisi XII DPR RI menegaskan akan terus mengawal evaluasi distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan aktivitas ekonomi, khususnya sektor transportasi dan logistik, tidak terganggu akibat antrean berkepanjangan.
