Komisi XII DPR RI menyoroti munculnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) meski stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional dipastikan dalam kondisi aman. Ia meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.
Sorotan tersebut mengemuka dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi keberhasilan pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina dalam menjaga pasokan serta stabilitas harga BBM bersubsidi di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Namun, ia menilai munculnya antrean di sejumlah SPBU justru menjadi anomali ketika tekanan geopolitik mulai mereda. “Ketika semua sudah baik, jangan kemudian justru ketika ketegangan internasional sudah membaik, justru sekarang malah kita menemukan mulai ada antrean-antrean panjang yang sebelumnya tidak ditemukan,” ujar Bambang.
Menurut Bambang, paparan dalam rapat tersebut menunjukkan sedikitnya dua faktor yang memicu antrean tersebut. Pertama, terjadi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, seperti dari Pertamax ke Pertalite maupun dari Dexlite atau Pertamina Dex ke Solar subsidi. Kedua, disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi dinilai mendorong terjadinya penyalahgunaan di lapangan.
Ia menegaskan, persoalan distribusi BBM subsidi harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Saya tidak ingin persoalan kayak PLN itu terjadi loh, ingat. Ini BBM, penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat, jangan muncul masalah,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengaku menemukan kondisi serupa di daerah pemilihannya, Lampung I. Menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU, khususnya di Kota Bandar Lampung, telah berlangsung selama satu hingga dua bulan terakhir, meski Pertamina menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman. “Nah tetapi memang terjadi anomali yang di lapangan, khususnya di Dapil Lampung 1, itu Kota Bandar Lampung,” kata Putri.
Sebagai tindak lanjut, Komisi XII meminta PT Pertamina Patra Niaga memperbaiki sistem distribusi BBM dengan mengoptimalkan layanan di SPBU, termasuk mempertimbangkan penambahan jam operasional maupun kapasitas pelayanan di wilayah yang mengalami antrean. DPR juga mendorong evaluasi terhadap batas volume pembelian harian BBM bersubsidi bagi kendaraan roda enam ke atas serta penyempurnaan sistem digitalisasi MyPertamina agar mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara profil kendaraan dan jenis BBM yang didaftarkan.
Data BPH Migas yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) hingga 30 Juni 2026 mencapai 50,80 persen dari kuota APBN sebesar 19,16 juta kiloliter. Sementara itu, realisasi penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite mencapai 47,68 persen dari kuota 29,27 juta kiloliter.
Selain memastikan ketersediaan pasokan, BPH Migas juga terus memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, BPH Migas telah melakukan 1.296 kegiatan pembinaan kepada lembaga penyalur serta 1.840 kali koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Komisi XII DPR RI menegaskan akan terus mengawal evaluasi distribusi BBM bersubsidi agar masyarakat dapat memperoleh akses energi secara mudah, merata, dan tanpa hambatan, terutama di tengah kebutuhan yang terus meningkat.
