Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi, menyampaikan beberapa catatan krusial dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU terkait pembahasan RKP TA 2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (6/7/2026).
Dalam hal anggaran, Abdul Hadi menyoroti bagaimana dana pembangunan fisik di Kementerian PU kerap tersedot oleh alokasi kedaruratan pascabencana, sehingga seringkali mengorbankan keberlanjutan program prioritas nasional yang lain.
“Kita sepakat bahwa anggaran penanganan bencana ini sifatnya penting dan prioritas. Tetapi dampaknya, proyek infrastruktur yang lain terpaksa dikorbankan karena anggarannya tersedot untuk kebencanaan di PU,” tutur Abdul Hadi.
Selanjutnya, Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini mendesak optimalisasi dan perluasan jaringan infrastruktur air bersih di Nusa Tenggara Barat demi mencapai target swasembada air nasional.
“Di kecamatan Aikmel (NTB), itu sudah ada juga, tetapi kita perluaskan lagi jaringannya sehingga lebih banyak masyarakat yang menerima manfaatnya. Ini adalah dalam rangka swasembada air yang kita harapkan,” katanya.
Selain isu air bersih, ia meminta Kementerian PU mengevaluasi teknis Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) agar proyek jalan penghubung di desa dikerjakan tuntas. “Apakah cukup hanya fokus kepada satu desa sana, sehingga lebih bermanfaat, lebih tuntas pekerjaannya, tidak kemudian setengah-setengah kita melaksanakannya,” jelas Abdul Hadi.
Terakhir, Politisi Fraksi PKS ini memperingatkan pemerintah pusat untuk mengawal ketat persiapan infrastruktur Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di NTB, NTT, dan DKI Jakarta sejak dini demi menjaga kualitas bangunan. “Jangan sampai menjelang pelaksanaan PON, baru kita sibuk dan mengalokasikan anggaran sehingga kegiatannya tidak tuntas dan tidak berkualitas,” pungkasnya dalam rapat.
