Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, menyoroti pentingnya penguatan kesiapsiagaan bencana di kawasan Indonesia Timur saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Logistik Regional Timur milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan. Rabu (24/6/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Singgih mengapresiasi kondisi fisik gudang yang dinilai cukup representatif dan layak mendukung distribusi bantuan sosial kebencanaan. Namun, ia menyayangkan belum optimalnya pemanfaatan gudang karena keterbatasan anggaran yang menyebabkan stok logistik belum terisi secara maksimal.
“Secara fisik gudang ini sangat baik dan siap digunakan. Namun sayangnya, karena adanya penyesuaian dan penajaman anggaran beberapa waktu lalu, kondisi gudang masih belum terisi penuh. Padahal keberadaan stok logistik sangat penting, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi,” ujar Ketua Tim Kunjungan Spesifik ke gudang logistik regional timur Sulawesi Selatan.
Menurutnya, kawasan timur Indonesia kerap menghadapi berbagai bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, hingga tanah longsor. Karena itu, keberadaan buffer stock logistik menjadi kebutuhan mendesak agar bantuan dapat segera disalurkan ketika bencana terjadi. Kecepatan respon pemerintah dalam penanganan bencana harus menjadi prioritas
“Jangan sampai kita kembali gagap ketika bencana datang Indonesia merupakan Negara yang rawan bencana. Karena itu, kesiapan logistik harus menjadi prioritas saat terjadi bencana. Bantuan harus bisa langsung bergerak tanpa menunggu proses pengadaan,” Tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V tersebut.
Dalam kesempatan yang sama Ia juga menyoroti kondisi fasilitas gudang yang memerlukan perhatian dalam aspek pemeliharaan. Ia meminta agar perawatan infrastruktur dilakukan secara berkala agar fungsi gudang tetap optimal. “Tadi kami melihat beberapa bagian lantai sudah mulai mengalami kerusakan. Ini harus menjadi perhatian karena fasilitas logistik memerlukan standar yang baik agar mampu mendukung penyimpanan bantuan dalam jangka panjang,” Ucapnya.
Lebih lanjut, Singgih menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap alokasi anggaran Kementerian Sosial yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi utama penanganan kesejahteraan sosial serta kebencanaan.
Menurutnya, meskipun terdapat penambahan anggaran Kementerian Sosial dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk kebutuhan lain seperti pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan program-program baru, sehingga belum sepenuhnya memperkuat sektor perlindungan sosial dan kesiapsiagaan bencana.
“Anggaran yang berkaitan langsung dengan tugas pokok Kementerian Sosial, khususnya perlindungan sosial dan kebencanaan perlu diperkuat kembali. Penambahan anggaran yang ada saat ini sebagian besar digunakan untuk kebutuhan SDM dan program lain, sehingga perlu ada keseimbangan agar fungsi pelayanan sosial kepada masyarakat tetap optimal,” Pungkasnya.
Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Gudang Logistik Regional Timur di Makassar ini menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus memastikan sistem logistik nasional mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif ketika terjadi keadaan darurat.
Selain meninjau gudang logistik, Singgih juga memberikan apresiasi terhadap program Kampung Siaga Bencana (KSB) yang dikembangkan Kementerian Sosial. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan masyarakat di daerah rawan bencana.
Legislator Partai Golongan Karya menjelaskan, bahwa dalam berbagai peristiwa bencana akses menuju lokasi terdampak sering kali terhambat akibat putusnya jalan dan infrastruktur. Dalam kondisi tersebut, keberadaan Kampung Siaga Bencana menjadi solusi penting karena masyarakat telah memiliki kesiapan dan sumber daya awal untuk melakukan penanganan darurat secara mandiri.
“Program Kampung Siaga Bencana sangat baik. Ketika terjadi gempa atau bencana besar lainnya sering kali akses menuju lokasi terputus. Dengan adanya KSB, masyarakat memiliki kesiapan awal sehingga penanganan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan yang datang dari luar daerah,” Katanya.
Terkait pengembangan KSB, Singgih mengungkapkan bahwa program tersebut saat ini telah berjalan di sejumlah wilayah rawan bencana, khususnya di Sumatera seperti Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ke depan, Komisi VIII DPR RI mendorong perluasan program tersebut ke berbagai daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Kami ingin program ini terus dikembangkan dan diperkuat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi. Kesiapsiagaan masyarakat adalah kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana,” tutupnya.
