Capaian sejumlah program imunisasi nasional dinilai masih belum berada pada level yang aman. Selain memperkuat kampanye dan edukasi kepada masyarakat, pemerintah didorong untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendukung imunisasi, mulai dari ketersediaan vaksin, distribusi, rantai dingin (cold chain), tenaga kesehatan, hingga dukungan operasional bagi posyandu dan kader di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Menurutnya, sejumlah indikator cakupan imunisasi yang dipaparkan Kementerian Kesehatan masih menunjukkan pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
“Saya menyampaikan apresiasi atas paparan Pak Menteri mengenai evaluasi cakupan imunisasi nasional dan daerah, vaksin nirsevimab, distribusi vaksin, rantai dingin wilayah 3T, dan roadmap imunisasi 2025-2029. Namun kalau kita lihat, masih terasa belum aman dari presentasi tadi,” ujar Haris.
Legislator Fraksi PKS tersebut menyoroti beberapa capaian yang masih relatif rendah. Di antaranya, imunisasi primer lengkap (IPL) yang baru mencapai 30,1 persen, cakupan imunisasi baduta lengkap sebesar 28,2 persen, imunisasi T2 Plus pada ibu hamil sebesar 27,8 persen, serta capaian Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tahun 2025 yang turun menjadi 82,5 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan program imunisasi nasional tidak cukup hanya dijawab melalui kampanye dan sosialisasi semata. Diperlukan penguatan berbagai aspek pendukung agar target yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai secara optimal.
“Artinya, tampak bahwa tantangan imunisasi ternyata tidak cukup hanya dengan kampanye, tetapi juga harus dibenahi sisi vaksinnya, distribusinya, rantai dinginnya, tenaganya, posyandunya, kadernya, biaya operasionalnya, dan lain sebagainya,” tegasnya.
Ia berharap berbagai komponen tersebut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan sehingga capaian imunisasi nasional dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.
“Saya kira ini hal-hal yang penting untuk dipikirkan oleh Pak Menteri sehingga angkanya bisa lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang,” katanya.
Lebih lanjut, Muh. Haris juga menyoroti masih rendahnya capaian imunisasi bayi lengkap tahun 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Kesehatan, baru empat provinsi yang berhasil mencapai target, yakni DKI Jakarta, Banten, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.
Sebaliknya, sejumlah daerah masih berada di bawah target, termasuk beberapa wilayah yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Karena itu, ia meminta pemerintah mencari solusi yang lebih tepat agar kesenjangan capaian antarwilayah dapat ditekan.
“Provinsi-provinsi yang masih di bawah target ini perlu dicarikan solusinya sehingga ke depan capaiannya bisa lebih baik,” imbuhnya.
Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI, Komisi IX akan terus mendorong penguatan sistem imunisasi nasional agar pelayanan kesehatan dasar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Menurut Muh. Haris, keberhasilan program imunisasi tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka cakupan, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem pelayanan kesehatan yang menopangnya.
“Yang penting adalah bagaimana seluruh sistem pendukungnya diperkuat sehingga target imunisasi nasional dapat tercapai dan perlindungan kesehatan masyarakat semakin optimal,” pungkas Politisi asal Dapil Jawa Tengah I itu.
