Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menegaskan pentingnya memastikan rumah subsidi yang dibangun melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tidak hanya terjangkau dari sisi harga, tetapi juga layak huni dan didukung aksesibilitas yang memadai. Hal itu disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Perumahan New Bukit Tentrem, Triwidadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (19/6/2026).
Sebagai informasi, kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk mendukung program KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya pekerja sektor informal. Lokasi yang dikunjungi merupakan salah satu proyek perumahan yang memperoleh dukungan pembiayaan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
“Jadi, kami hari ini melakukan kunjungan lapangan ke perumahan Triwidadi di Jogja. Tadi kami melihat ada 172 rumah. Rumahnya memang ukurannya kecil, tetapi yang menarik adalah lokasinya belum memiliki akses transportasi yang memadai,” ujar Harris.
Berdasarkan pemantauannya, keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan tersendiri bagi penghuni perumahan subsidi. Sebab, sebagian besar pekerja yang beraktivitas di Kota Yogyakarta harus menempuh perjalanan hingga sekitar 45 menit dan bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari.
“Kehadiran FLPP melalui SMF membuktikan bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat memiliki rumah. Namun yang perlu dicatat, rumah yang dibangun harus benar-benar layak, termasuk dari sisi aksesibilitasnya, sehingga benar-benar ditempati dan tidak berisiko menjadi kawasan dengan tingkat hunian yang rendah,” tegasnya.
Walaupun begitu, Harris menilai kondisi di Bantul masih relatif baik dibanding sejumlah lokasi yang pernah dikunjunginya sebelumnya, di mana akses jalan menuju kawasan perumahan bahkan belum tersedia secara memadai. Oleh karena itu, ia mendorong agar pembangunan rumah subsidi ke depan semakin terintegrasi dengan perencanaan infrastruktur dasar dan konektivitas transportasi.
Sorotan lain yang disampaikannya adalah aspek keberlanjutan pendanaan program FLPP. Ia mengingatkan bahwa skema yang saat ini didukung melalui PMN dan dana fiskal pemerintah perlu dikaji secara mendalam agar tetap berkelanjutan di tengah kebutuhan rumah rakyat yang terus meningkat setiap tahun.
“SMF mengandalkan penyertaan modal negara yang berarti menggunakan dana fiskal. Pertanyaannya, apakah dana fiskal ini dapat terus berkelanjutan setiap tahun untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan bunga tetap 5 persen?” katanya.
Isu tersebut menjadi semakin penting mengingat pemerintah terus menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kebutuhan rumah nasional masih menghadapi tantangan backlog jutaan unit, sementara permintaan rumah subsidi tetap tinggi seiring pertumbuhan keluarga baru dan urbanisasi.
Tidak hanya itu saja, Harris juga menyoroti profil penerima manfaat FLPP yang sebagian besar berasal dari sektor informal. Pasalnya, kelompok ini memiliki tingkat kerentanan pendapatan yang lebih tinggi dibanding pekerja formal sehingga perlu diperhitungkan dalam pengelolaan risiko pembiayaan.
“Kebanyakan penerima juga berasal dari pekerja sektor informal. Karena itu akan ada potensi non-performing loan atau gagal bayar kredit. Yang perlu disoroti adalah bagaimana stress test dilakukan apabila terjadi kenaikan suku bunga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun skema FLPP memberikan bunga tetap bagi debitur, perubahan kondisi makroekonomi dan kenaikan suku bunga acuan tetap dapat memengaruhi biaya pendanaan lembaga penyalur. Oleh sebab itu, usulnya, perlu adanya upaya simulasi dan mitigasi yang matang untuk mengetahui apakah tekanan biaya akan diserap oleh perbankan atau membutuhkan tambahan subsidi dari pemerintah.
“Kalau terjadi kenaikan bunga, apakah akan di-pass through kepada nasabah atau di-absorb oleh sistem perbankan. Kalau di-absorb, tentu membutuhkan biaya subsidi tambahan. Ini yang perlu dihitung dengan cermat oleh SMF maupun BTN sebagai penyalur terbesar kredit rumah subsidi,” katanya.
Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Komisi XI DPR juga meninjau perkembangan transformasi digital sektor perbankan. Harris mengapresiasi inovasi digital yang dikembangkan Bank Mandiri melalui platform Livin’ by Mandiri yang dinilainya berhasil meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperkuat sumber pendapatan nonbunga atau fee based income.
“Livin’ Mandiri menjadi salah satu bukti keberhasilan digitalisasi sektor perbankan. Bahkan tadi ditunjukkan bahwa sekitar sepertiga fee based income berasal dari platform digital. Ini capaian yang layak diapresiasi,” ujarnya.
Meski demikian, Harris mengingatkan bahwa pesatnya digitalisasi harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan siber. Menurutnya, perbankan perlu terus melakukan stress test dan pengujian berkala guna memastikan ketahanan sistem menghadapi berbagai potensi ancaman cyber attack.
Menutup pernyataannya, Kunjungan Komisi XI DPR ke DI Yogyakarta ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan PMN dan efektivitas kebijakan pembiayaan perumahan rakyat. Melalui pengawasan tersebut, dirinya berharap program FLPP tidak hanya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjamin kualitas hunian, keberlanjutan fiskal, dan kesehatan sistem pembiayaan dalam jangka panjang.
