Anggota DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang terus melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, berbagai perbaikan yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari kebocoran.
“Kalau menurut kami, dapur ini sudah memiliki standar SOP yang ditetapkan oleh BGN. Kami juga mendengar bahwa berbagai pembenahan dan program perbaikan sudah dilakukan,” ujar Andre kepada koranmerdeka.co usai meninjau salah satu dapur MBG di Pekanbaru bersama Wali Kota Agung Nugroho, Pekanbaru, Jumat (19/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia menilai dapur telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN serta mulai menerapkan berbagai kebijakan hasil evaluasi internal lembaga tersebut.
Ia menjelaskan, salah satu bentuk pembenahan adalah penghentian sementara operasional dapur selama masa libur sekolah sesuai kebijakan baru BGN. Adapun selama periode tersebut, distribusi makanan kepada siswa maupun kelompok penerima manfaat lainnya tidak akan dilakukan.
Selain itu, BGN juga melakukan penyesuaian skema insentif. Jika sebelumnya terdapat insentif tetap selama masa libur sekolah, kini mekanisme tersebut dihapus. Insentif bagi pengelola dapur juga tidak lagi diberikan secara merata, melainkan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Menurut Andre, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa BGN terus memperbaiki tata kelola program sekaligus memperkuat pengawasan. Ia juga menyebut selama masa libur sekolah BGN akan melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG guna memastikan seluruh operasional berjalan sesuai SOP.
Dalam kesempatan itu, Andre mengaku sengaja meninjau dapur MBG di Pekanbaru untuk membandingkan kondisi lapangan dengan hasil kunjungannya ke berbagai dapur MBG di Sumatera Barat. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat, ia mengaku telah bertemu ribuan siswa dan orang tua penerima manfaat program.
Lebih lanjut, Andre menjelaskan bahwa BGN saat ini juga melakukan refocusing pelaksanaan program dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya penurunan stunting sekaligus memperluas pemerataan manfaat program.
Ia menambahkan, BGN juga tengah melakukan audit dan investigasi terhadap sejumlah dapur yang diduga bermasalah. Upaya tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan pelaksanaan program semakin akuntabel.
“Ini menunjukkan pemerintah Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi publik. Karena itu dilakukan evaluasi dan perbaikan besar-besaran agar ke depan tidak ada lagi kebocoran, program lebih tepat sasaran, dan tata kelolanya lebih transparan,” jelasnya.
Adapun dari hasil peninjauan tersebut, Andre menilai masyarakat masih menginginkan program MBG dilanjutkan. Menurutnya, temuan di Pekanbaru sejalan dengan aspirasi yang ia dengar dari masyarakat di Sumatera Barat.
“Kita ingin mendengarkan suara masyarakat dan melihat kondisi di lapangan. Jangan sampai realita berbeda dengan persepsi atau opini yang berkembang. Yang saya temukan, masyarakat memang menginginkan MBG ini dilanjutkan,” katanya.
