Di tengah besarnya kebutuhan anggaran pembangunan, Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada kualitas belanja negara dan optimalisasi aset negara. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat serta kemampuan aset negara menghasilkan nilai ekonomi.
Pandangan tersebut disampaikan Harris dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama enam Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam rapat tersebut, ia menyoroti sejumlah tantangan pengelolaan fiskal yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, mulai dari efektivitas belanja negara, disiplin fiskal, hingga pemanfaatan aset negara yang belum optimal.
Kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Harris menegaskan bahwa persoalan APBN saat ini tidak hanya berkaitan dengan besaran defisit anggaran. Yang tidak kalah penting, menurutnya, adalah memastikan setiap belanja negara benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat lapisan bawah.
“Problem APBN kita bukan hanya defisit, tapi kualitas belanjanya. Apakah benar kualitas belanja ini dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat lapisan yang paling bawah,” ujarnya.
Ia menilai ukuran keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak boleh hanya bertumpu pada tingkat penyerapan anggaran yang tinggi. Pemerintah, kata Harris, perlu mendorong kementerian dan lembaga agar lebih berorientasi pada pencapaian hasil atau outcome, bukan sekadar memenuhi target output program dan kegiatan.
Menurutnya, pendekatan berbasis hasil menjadi penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung target pembangunan nasional secara lebih efektif.
Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal di tengah berbagai program prioritas pemerintah yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Ia menilai pengelolaan fiskal harus tetap dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Harris turut menyoroti peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai lembaga yang merumuskan arah dan strategi kebijakan fiskal pemerintah. Menurutnya, BKF memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan berbagai target ekonomi yang ditetapkan pemerintah memiliki dasar yang realistis dan dapat dicapai.
Ia mempertanyakan landasan yang digunakan pemerintah dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tengah berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi perekonomian nasional, mulai dari lemahnya sektor manufaktur hingga konsumsi rumah tangga yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.
Lebih lanjut, Harris juga menyinggung pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan. Menurutnya, pembahasan mengenai utang negara tidak cukup hanya melihat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga perlu memperhatikan beban bunga dan cicilan utang yang harus dibayar pemerintah setiap tahunnya.
“Kalau bicara utang, bukan cuma debt to GDP ratio. Yang juga harus dipikirkan adalah bagaimana bunga dan cicilan utang dibandingkan dengan penerimaan negara,” katanya.
Menurut Harris, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara agar tidak menjadi beban yang berlebihan bagi generasi mendatang. Karena itu, perencanaan dan pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan jangka panjang.
Selain membahas kualitas belanja dan kesehatan fiskal, Harris memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset negara yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Ia mengapresiasi visi DJKN untuk menjadi fiscal value creator, namun mengingatkan bahwa visi tersebut harus diwujudkan melalui optimalisasi aset negara yang lebih nyata.
Menurutnya, pemerintah saat ini mengelola aset negara dengan nilai yang sangat besar, mencapai sekitar Rp12.891 triliun. Namun, nilai ekonomi yang berhasil dihasilkan dari aset tersebut masih relatif kecil dibandingkan total aset yang dimiliki.
“Negara kita sangat kaya aset, tetapi masih miskin cash flow produktif yang dihasilkan dari aset-aset tersebut,” ujarnya.
Harris menilai masih banyak aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal atau memiliki tingkat utilisasi yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi yang terkandung dalam aset negara belum dapat dikonversi menjadi sumber penerimaan yang signifikan bagi negara.
Karena itu, ia mendorong DJKN untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap aset-aset negara yang berpotensi menghasilkan nilai tambah ekonomi. Dengan langkah tersebut, aset negara tidak hanya berfungsi sebagai kekayaan yang tercatat dalam neraca pemerintah, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata.
Menurut Harris, negara tidak boleh hanya bertindak sebagai pemilik aset. Pemerintah juga harus mampu menjadi pengelola aset yang produktif sehingga aset-aset tersebut dapat menghasilkan economic return yang berkelanjutan dan memperkuat kapasitas fiskal nasional.
Ia menambahkan, optimalisasi aset negara dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus terus bergantung pada sektor perpajakan. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan produktif, aset negara dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.
“Jangan sampai negara hanya bergantung pada pajak. Aset yang dimiliki negara juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
