Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Muhammad Syauqie memastikan bahwasannya kawasan Rumah Susun Transit Oriented Development (TOD) di Depok, Jawa Barat, harus diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal itu disampaikannya saat Komisi V meninjau meninjau Kawasan TOD bersama dengan Pemkot Depok, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Kereta Commuter Indonesia, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, beserta jajarannya di Depok, Jumat (22/05/2026).
“Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa pengembangan Transit Oriented Development (TOD) benar-benar berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi publik, bukan justru didominasi oleh investor maupun spekulan properti,” ujar Syauqi kepada koranmerdeka.co usai peninjauan.
Lebih lanjut, Syauqie menegaskan bahwa jangan sampai pembangunan TOD tidak berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. “Karena dalam praktiknya, kadang rumah rakyat lebih cepat dimiliki orang yang bahkan sudah punya beberapa rumah lain. Sebuah ironi perkotaan yang cukup rajin terulang di negeri ini,” tambahnya.
Politisi Fraksi PAN tersebut menjelaskan bahwa pembangunan Transit Oriented Development (TOD) merupakan bagian dari transformasi tata kota dan pola mobilitas masyarakat perkotaan menuju penggunaan transportasi publik yang lebih terintegrasi dan efisien.
“Kami juga ingin mengetahui sejauh mana efektivitas rumah susun TOD Pondok Cina dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan penggunaan transportasi publik, serta mendukung pengurangan kemacetan dan emisi perkotaan di kawasan Jabodetabek,” jelasnya.
Selain fokus pada pembangunan dan efektivitas, Syauqie juga menyoroti sekaligus menaruh perhatian serius terkait aspek keselamatan keselamatan bangunan tinggi, khususnya terkait mitigasi kebakaran, jalur evakuasi darurat, aksesibilitas disabilitas, sistem drainase kawasan, serta daya dukung lingkungan Kota Depok yang saat ini sudah sangat padat.
“Pembangunan kawasan modern tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan masyarakat perkotaan”, pungkas Legislator Dapil Kalteng tersebut.
