Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penggunaan dana haji agar seluruh pelayanan yang diterima jemaah sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan. Pengawasan tersebut akan dilakukan langsung di Arab Saudi selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.
Anggota Timwas Haji DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan DPR ingin memastikan tidak ada kesenjangan antara pelayanan yang dijanjikan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Hari ini kami dari Tim Pengawas Haji DPR RI akan berangkat menuju Arab Saudi untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” kata Neng Eem kepada koranmerdeka.co di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Ia menegaskan, pengawasan menjadi penting karena jemaah telah membayar biaya haji dengan harapan memperoleh pelayanan yang layak selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Karena itu, DPR akan memeriksa langsung kualitas hotel, transportasi, katering, hingga layanan kesehatan yang disediakan bagi jemaah haji Indonesia. Menurutnya, seluruh fasilitas tersebut harus sesuai dengan standar yang telah disepakati sejak awal.
Masalah akomodasi menjadi salah satu perhatian utama. Timwas ingin memastikan hotel jamaah benar-benar layak ditempati dan memiliki akses yang memudahkan aktivitas ibadah jamaah, khususnya bagi lansia.
Selain hotel, transportasi juga dinilai sangat menentukan kenyamanan jemaah. DPR menyoroti pentingnya kesiapan armada bus agar tidak terjadi keterlambatan maupun penumpukan jemaah selama mobilisasi.
Sementara itu, sektor katering juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kondisi fisik jemaah. Timwas meminta kualitas makanan dijaga, baik dari sisi kebersihan, kandungan gizi, maupun ketepatan distribusi.
Di bidang kesehatan, Timwas akan memantau kesiapan tenaga medis serta fasilitas kesehatan di titik-titik krusial pelaksanaan haji. Pengawasan ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko jamaah sakit atau kelelahan selama prosesi ibadah.
Politisi Fraksi PKB ini berharap pengawasan yang dilakukan DPR dapat menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia pada masa mendatang.
“Kita ingin jemaah bisa beribadah dengan tenang, nyaman, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” pungkasnya.
