Komitmen DPR RI dalam mengawal program perumahan rakyat kembali ditunjukkan melalui penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, sedikitnya 150 rumah pada tahun 2026 dipastikan menerima bantuan atas aspirasi anggota DPR RI Fauzan Khalid.
Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap dan telah mulai diserahkan kepada penerima di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Sabtu (02/05/2026). Sedangkan Sebagian penerima lainnya masih dalam proses verifikasi oleh pemerintah guna memastikan kesesuaian dengan kriteria program.
Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan bahwa proses verifikasi menjadi langkah penting agar bantuan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperketat seleksi penerima.
“Pastikan para penerima tidak pernah ikut judi online (judol). Kalau pernah ikut judi online, calon penerima pasti dicoret dan batal mendapatkan bantuan,” kata Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Legislator dapil NTB II yang meliputi Pulau Lombok itu juga mengingatkan masyarakat untuk menjauhi praktik judi online yang dinilai merugikan, baik secara ekonomi maupun dari sisi sosial dan keagamaan.
“Bandar judol sudah atur. Makanya, jangan berharap, bapak, ibu akan mendapat untung dari bermain judol. Dari sisi agama juga, tidak boleh bermain judi. Judi akan membuat sengsara. Jangan ya, bapak ibu semua,” paparnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjadikan bebas dari judi online sebagai salah satu syarat penerima BSPS. Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan dana bantuan yang bersumber dari APBN benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Dana BSPS sendiri diberikan sebesar Rp20 juta per rumah dan digunakan untuk membeli bahan bangunan di toko lokal, sehingga turut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Fauzan juga menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara ketat oleh dinas teknis serta pemerintah desa atau kelurahan.
Ia menambahkan, penerima bantuan dapat diberikan sanksi hingga pencabutan status apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan, termasuk untuk aktivitas judi online atau perilaku tidak produktif lainnya.
“Program bantuan RTLH bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian layak, aman, dan sehat. DPR bersama pemerintah berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian sesuai standar keamanan, kesehatan dan dapat dihuni masyarakat dengan nyaman,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
