Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menilai bahwa perencanaan pengembangan Kura-Kura Bali masih perlu dikaji lebih komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada perspektif pengembang. Ia pun mempertanyakan pertimbangan pengembangan kawasan tersebut terhadap Bali sebagai destinasi berbasis budaya.
“Kalau mendengar paparan tadi, memang semuanya sudah melalui studi. Tapi menurut saya, studi itu harus lebih komprehensif. Kita tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi, dari sisi pengembang saja. Masyarakat juga harus menjadi bagian yang didengar,” ujarnya saat Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, pada Senin (4/5/2026).
Samuel menekankan pentingnya pelibatan masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki suara dalam menentukan arah pengembangan kawasan. Menurutnya, pendekatan yang terlalu berfokus pada investasi berisiko mengabaikan aspek sosial yang justru menjadi kekuatan utama Bali.
Selain itu, ia juga mengingatkan potensi kendala infrastruktur apabila proyek ini berjalan tanpa kesiapan yang matang. Mengacu pada paparan yang diterima, ia menilai ada indikasi potensi bottleneck jika pengembangan dilakukan tanpa perencanaan lintas sektor yang terintegrasi.
“Kalau ini dimulai tanpa kesiapan, akan ada bottleneck. Kita tahu sendiri, di Indonesia sering kali terjadi tumpang tindih pengurusan. Koordinasi antar kementerian masih harus diperkuat dan disinkronkan,” katanya.
Lebih jauh, Samuel menilai manfaat proyek ini bagi masyarakat Bali masih menjadi tanda tanya besar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal benar-benar mendapatkan manfaat.
“Kalau ditanya apakah ini baik untuk masyarakat Bali, menurut saya ini masih pertanyaan besar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa peningkatan kapasitas masyarakat lokal menjadi hal penting, namun tidak cukup hanya dengan membuka lapangan kerja.
Dalam pandangannya, kekuatan utama Bali bukan semata pada potensi ekonominya, melainkan pada kekayaan budaya dan sistem sosial yang telah mengakar kuat. “Bali itu kekuatannya ada pada local wisdom, pada kebudayaannya. Jangan sampai ini justru dikurangi atau ‘disunat’. Itu yang harus dijaga,” ujarnya.
Samuel mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat tidak boleh berhenti pada aspek ekonomi semata, tetapi juga harus menjaga sistem sosial dan budaya yang menjadi identitas Bali. Hal ini dinilai menjadi pembeda utama Bali dibandingkan destinasi wisata lainnya.
Kunjungan ini menegaskan bahwa pengembangan KEK Kura-Kura Bali bukan hanya soal menghadirkan investasi dan infrastruktur, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian identitas lokal. DPR RI mengingatkan, tanpa keseimbangan tersebut, pembangunan berisiko kehilangan makna bagi masyarakat yang seharusnya menjadi pusat dari setiap kebijakan.
