Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyayangkan tersendatnya realisasi bantuan pangan (Banpang) periode Februari dan Maret 2026 yang dinilai turut memicu kenaikan harga sejumlah komoditas di berbagai daerah. Sebab, paparnya, dari total 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng yang dialokasikan untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), realisasi penyalurannya baru mencapai 23,46 persen.
“Seharusnya, daerah yang mengalami kenaikan harga ini tak bertambah signifikan, jika Banpang mampu menuntaskan beban tugasnya,” kata Alex melalui rilis media yang dikutip oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Menurut Alex, keterlambatan penyaluran Banpang berpotensi melemahkan fungsi intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya pada komoditas strategis seperti minyak goreng dan beras. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng di 224 kabupaten/kota pada pekan keempat April 2026, meningkat dibanding pekan sebelumnya yang terjadi di 207 kabupaten/kota.
Pun, tuturnya, alasan kenaikan harga kemasan plastik akibat krisis global tidak dapat dijadikan pembenaran atas lambannya distribusi bantuan pangan. “Harga plastik baru melonjak naik dalam pekan-pekan terakhir April 2026 ini. Sementara, jumlah penerimanya, kan sudah ditentukan untuk periode Februari dan Maret 2026,” ungkapnya.
Ia menambahkan, proses pengadaan bantuan pangan seharusnya telah dilakukan jauh hari sebelum batas waktu penyaluran berakhir. “Artinya, tak tepat juga ‘cuci tangan’ kegagalan dalam penyaluran ini, dengan alasan kenaikan harga kemasan plastik yang baru terjadi dalam pekan-pekan terakhir April ini,” tegas Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI itu.
Diketahui pula, selain minyak goreng, tekanan harga juga mulai terlihat pada komoditas pangan lainnya. Data BPS juga menunjukkan tren kenaikan harga terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia, mencerminkan meningkatnya tekanan harga pangan secara luas.
Menyikapi kondisi tersebut, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk memastikan stabilitas harga sekaligus mempercepat penyaluran bantuan pangan. “Naiknya harga beras dan minyak goreng, kemudian disusul gula merupakan alarm bagi pemerintah, untuk segera berbenah. (Jadi) cermatlah membaca data perkembangan di lapangan, tak sekadar data-data yang disampaikan staf di meja kerja,” pesan Legislator Dapil Sumatera Barat I itu.
