Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti belum optimalnya dukungan anggaran bagi pengembangan destinasi super prioritas pariwisata di Sulawesi Utara. Menurutnya, status “super prioritas” yang disematkan pada sejumlah destinasi wisata belum diimbangi dengan kebijakan anggaran yang memadai.
“Yang jadi sorotan juga itu daerah super prioritas pariwisata, bagaimana DPR membantu. Kita bilang super prioritas, tapi kalau anggaran dari kementerian pariwisata hanya seperempat seperti hari ini, itu akan sulit,” ujar Chusnunia kepada koranmerdeka.co usai mengikuti agenda Kunjungan Reses Komisi VII DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Senin (27/4/2026).
Perlu diketahui, pemerintah memang telah menetapkan lima daerah sebagai destinasi super prioritas, di antaranya Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Namun, ungkapnya, tanpa dukungan anggaran yang sejalan, kebijakan tersebut dinilai tidak akan berjalan efektif di lapangan.
“Kita mendorong kebijakan pemerintah secara umum, bukan hanya kementerian pariwisata. Kalau sudah ditetapkan super prioritas, anggarannya juga harus prioritas,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Di sisi lain, ia menyadari ketidaksinkronan antara status dan dukungan kebijakan lanjutan akan menghambat realisasi pengembangan destinasi tersebut. Sebab itu, ia menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi agar investasi dan pengembangan pariwisata bisa berjalan lebih cepat.
“Jadi akan sulit terwujud kalau hanya statusnya super prioritas tanpa diiringi kebijakan lanjutan. Aturan-aturan juga harus dipermudah agar destinasi itu benar-benar memenuhi unsur super prioritasnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Chusnunia menambahkan, ketersediaan pendanaan menjadi faktor krusial dalam pengembangan kawasan wisata unggulan. Baginya, tanpa alokasi anggaran yang memadai, label “super prioritas” dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, pungkasnya, Komisi VII DPR akan mendorong agar pemerintah memastikan keselarasan antara penetapan kebijakan, alokasi anggaran, serta dukungan regulasi demi mempercepat pengembangan destinasi pariwisata unggulan nasional.
