Komisi XII DPR RI memandang pentingnya penguatan pemanfaatan gas bumi untuk menjaga daya saing pariwisata sekaligus ketahanan energi di Provinsi Bali.
Ketua Komisi XII Bambang Patijaya menegaskan Bali memiliki posisi strategis sebagai etalase pariwisata nasional yang sangat bergantung pada keandalan pasokan energi dan kualitas lingkungan. Ia menilai, gas bumi menjadi pilihan energi yang lebih bersih sekaligus efisien untuk mendukung sektor hotel, restoran, kafe, dan kegiatan ekonomi lainnya.
“Gas bumi tidak hanya lebih bersih, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga daya saing sektor pariwisata yang membutuhkan energi andal dan efisien,” ujarnya dalam sambutannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Badung, Bali, Jumat (25/4/2026)
Ia menambahkan, Komisi XII DPR RI memandang penting peran (PGN) sebagai holding gas nasional dalam mengembangkan pasar dan infrastruktur gas bumi, termasuk di Bali. Maka dari itu, menurutnya, peran tersebut perlu dijalankan melalui sejumlah entitas usaha yang saling melengkapi.
“Peran PGN dijalankan melalui entitas seperti Pertagas Niaga, Gagas Energi Indonesia, dan Perta Daya Gas yang saling melengkapi dalam pengembangan layanan gas bumi,” jelasnya.
Bambang mengungkapkan bahwa perkembangan pemanfaatan gas bumi di Bali menunjukkan ekosistem yang mulai terbentuk. Meski begitu, ekosistem tersebut menurutnya masih perlu penguatan.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran gas oleh CNG dan LNG telah menjangkau sektor perhotelan, sementara perluasan penetrasi pasar dilakukan oleh Gaslink CNG, termasuk di kawasan pariwisata.
“Pemanfaatan gas bumi di Bali mulai berkembang, terutama di sektor perhotelan dan kawasan pariwisata,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini..
Terkait sektor ketenagalistrikan, ia menilai peran gas bumi semakin strategis, antara lain melalui dukungan pasokan untuk pembangkit listrik seperti PLTG Pesanggaran. Menurutnya, ini menunjukkan keterkaitan langsung gas bumi dengan keandalan pasokan listrik di Bali.
“Gas bumi kini tidak hanya untuk kebutuhan komersial, tetapi juga mendukung keandalan sistem kelistrikan,” ungkapnya.
Namun demikian, Bambang mengakui pengembangan gas bumi di Bali masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur, seperti fasilitas penerima, penyimpanan, moda angkut, dan jaringan distribusi nonpipa, masih menjadi faktor utama yang memengaruhi keekonomian dan perluasan layanan.
“Keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam memperluas pemanfaatan gas bumi di Bali,” katanya.
Melalui pertemuan tersebut, Komisi XII DPR RI berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi layanan gas bumi di Bali, termasuk profil pelanggan, volume penyaluran, proyeksi permintaan, serta kebutuhan dukungan kebijakan.
“Kami ingin mendapatkan gambaran komprehensif untuk memperkuat rekomendasi kebijakan di sektor energi,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, hasil pertemuan ini akan menjadi bahan bagi Komisi XII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk mendukung ketahanan energi nasional, khususnya di Bali.
“Masukan dari pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi Bali ke depan,” pungkasnya.
