Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan penyelesaian proses pembangunan rumah susun (rusun) subsidi yang tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (1/4/2026).
Sebagai informasi, agenda ini dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan program pembangunan rusun subsidi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI. Proyek pembangunan rusun ini merupakan bagian dari agenda besar penyediaan 3 juta rumah yang tengah didorong pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Rusun subsidi untuk MBR ini diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tepat waktu, tepat kualitas, serta tertib administrasi, baik dalam proses pembangunan maupun operasionalnya,” ujar Ridwan kepada ⁶.
Ia pun menambahkan, jika target pembangunan rusun untuk MBR ini dapat tercapai sesuai target, maka program ini tidak hanya memenuhi amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 terkait hak atas hunian layak, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menyoroti sejumlah proyek strategis pembangunan rusun subsidi di berbagai lokasi. Di antaranya lahan hibah dari Lippo Group seluas sekitar 30 hektare di Meikarta yang diproyeksikan mampu menampung hingga 140 ribu unit rusun. Proyek ini telah dilakukan peletakan batu pertama pada 8 Maret 2026 oleh Hashim Djojohadikusumo.
Selain itu, terdapat pula sejumlah lokasi prioritas lain yang tengah disiapkan pemerintah, seperti lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital seluas 45 hektare di Depok untuk pembangunan 170 ribu unit rusun subsidi, serta lahan milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare di kawasan Berlan, Jakarta, dan pembangunan rusun di lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia di kawasan Senen, Jakarta Pusat, seluas 1,61 hektare.
Maka dari itu, Ridwan menekankan perlunya implementasi yang komprehensif dari pemerintah terkait kesiapan proyek-proyek tersebut, termasuk skema pembiayaan, pemeliharaan, serta mekanisme subsidi bagi masyarakat. Ia pun ingin pemerintah daerah turut andil berkolaborasi dengan menyediakan sarana-prasarana pendukung seperti pasar dan fasilitas publik lainnya.
“Kami perlu memastikan kesiapan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga dukungan fasilitas, agar rusun yang dibangun benar-benar layak huni dan berkelanjutan,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, ia menyampaikan hasil kunjungan kerja ini akan dilaporkan dalam rapat Komisi V DPR RI yang akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerja untuk menentukan langkah tindak lanjut. Sebab, agenda ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi V DPR RI guna memastikan program strategis pemerintah di sektor perumahan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Turut hadir dalam agenda tersebut oleh sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, antara lain Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati; Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana; Staf Khusus Kementerian PKP Novelin Silalahi; Staf Khusus Menteri PKP Bidang Perbankan dan Pembiayaan Dwidadi Sugito; Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Hari Rubiyanto.
Lalu, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Rini Dyah Mawarty; Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan Andri Hari Rochayanto; Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Mochamad Mulya Permana.
Terakhir, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho; COO TMD Lippoland Marshall Martinus Tisadharma; COO PT Lippo Cikarang Tbk Lukas Budi Setiawan; Deputy COO Lippo Karawang Fritz Jonathan Budi Atmodjo; Head of Estate Management Lippo Cikarang Saputro Dwisanjoyo; serta perwakilan dari Danantara.
