Anggota Komisi I DPR RI Nico Siahaan meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk meningkatkan dukungan terhadap Komando Daerah Militer II/Sriwijaya. Sebab, menurutnya, upaya ini akan memperkuat pengawasan wilayah pesisir, khususnya di kawasan Sumatera Selatan dan sekitarnya.
Ia pun juga menekankan bahwa dukungan tersebut penting untuk memperkuat pengamanan terhadap potensi kegiatan ilegal yang dapat terjadi di sepanjang wilayah pesisir yang menjadi tanggung jawab Kodam II/Sriwijaya. Dukungan ini, jelasnya, tidak hanya berupa penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista), namun juga perangkat deteksi seperti radar untuk memantau aktivitas di pelabuhan dan perairan sekitar.
“Kementerian Pertahanan harus memberikan dukungan kepada Kodam II/Sriwijaya, baik dari segi alutsista maupun alat deteksi untuk mengawasi pelabuhan-pelabuhan dan mencegah kegiatan ilegal di sepanjang pesisir wilayah tersebut,” ujar Nico usai agenda pertemuan Komisi I DPR RI dengan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (9/3/2026).
Apalagi, berdasarkan pengamatannya, kawasan tersebut cukup sensitif sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Selain memperkuat pengamanan darat dengan membangun pos-pos penjagaan, ia ingin pengawasan di wilayah laut juga perlu ditingkatkan agar aktivitas ilegal dapat dicegah sejak dini.
Di sisi lain, Nico turut menyoroti pentingnya penambahan radar untuk memperkuat sistem pengawasan. Saat ini, terangnya, pengawasan radar masih mengandalkan fasilitas yang berada di Tanjung Pinang dan Batam, namun hal tersebut belum cukup untuk mengawasi seluruh wilayah yang rawan.
Di sisi lain, Komisi I DPR juga memantau dampak konflik global yang terjadi di kawasan Timur Tengah terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI). Nico mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memastikan keamanan WNI di wilayah konflik.
“Kami sudah meminta seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri untuk melakukan pengamanan secara ketat dan melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia yang berada di daerah konflik.” katanya.
Menurut Nico, keselamatan WNI merupakan prioritas utama pemerintah ketika konflik internasional terjadi. Selain itu, Indonesia juga diharapkan dapat berperan sebagai penengah dalam upaya penyelesaian konflik.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa konflik di Timur Tengah juga berpotensi berdampak pada perekonomian Indonesia, terutama terkait pasokan energi. Harga minyak dunia yang melonjak hingga di atas 100 dolar AS per barel dapat meningkatkan beban subsidi energi pemerintah.
“Setiap kenaikan 10 dolar harga minyak dunia dapat menambah beban subsidi hingga puluhan triliun rupiah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
