Komisi VI DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global terhadap pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (6/3/2026).
Anggia menilai konflik geopolitik yang memengaruhi jalur distribusi energi global, termasuk di kawasan Selat Hormuz, berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Menurutnya, potensi gangguan distribusi energi dunia harus diantisipasi secara serius agar tidak berdampak pada ketersediaan BBM di dalam negeri.
“Ancaman ketersediaan stok BBM bagi kita memang ada di depan mata. Karena itu pemerintah harus menyiapkan strategi antisipasi dengan berbagai simulasi dan skenario,” ujarnya.
Politisi Fraksi PKB ini menekankan bahwa pemerintah perlu menyiapkan sejumlah langkah mitigasi apabila terjadi gangguan pada rantai pasok energi global, termasuk skenario alternatif untuk memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga.
“Harus ada analisis dan simulasi yang matang. Kalau ada gangguan pada pasokan, pemerintah sudah punya skenario alternatif untuk mengatasinya,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menilai isu mengenai stok BBM nasional yang sering disebut hanya cukup untuk sekitar 20–30 hari perlu dipahami secara tepat oleh masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada kapasitas penyimpanan (storage) BBM yang dimiliki Indonesia, bukan berarti cadangan energi nasional hanya tersedia untuk periode tersebut.
“Stok sekitar 24 hari itu bukan berarti kita hanya memiliki BBM sebanyak itu, tetapi itu adalah kapasitas penyimpanan yang kita miliki,” ujarnya.
Firnando menambahkan pemerintah juga tengah berupaya meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional agar dapat menampung stok yang lebih besar.
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan diversifikasi sumber impor energi dengan tidak hanya bergantung pada kawasan Timur Tengah. “Pembelian impor energi juga dilakukan dari berbagai negara seperti Amerika Serikat dan negara lain, sehingga pasokan tetap bisa terjaga,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meski demikian, Firnando mengingatkan bahwa potensi kenaikan harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik tetap perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada anggaran negara, khususnya terkait subsidi energi.
“Kenaikan harga minyak dunia pasti akan berdampak pada APBN karena adanya subsidi energi. Karena itu strategi antisipasi harus disiapkan dengan matang,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik terhadap isu kelangkaan BBM, seraya menegaskan bahwa pemerintah bersama BUMN energi terus memantau kondisi pasokan energi nasional. “Saya mengimbau masyarakat tidak perlu panic buying. Pemerintah dan BUMN energi tentu akan menyiapkan strategi agar kelangkaan BBM tidak terjadi,” kata Firnando.
