Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk segera turun tangan mengatasi krisis air bersih di lokasi bencana alam, salah satunya di Padasari, Jatinegara, Kabupaten Tegal. Desakan ini disampaikan Fikri menyusul temuan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI di Gedung Setda Kabupaten Semarang, Ungaran.
Kebutuhan mendesak ini salah satunya terjadi di area pembangunan hunian sementara (huntara) korban bencana tanah bergerak di Padasari, Kabupaten Tegal. Fikri yang meninjau lokasi bersama Ketua MPR mendapati laporan dari Kementerian PU terkait kurangnya sumber air.
Ia pun langsung menghubungi Kepala BRIN Arif Satria untuk meminta bantuan penyediaan mesin Air Siap Minum (Arsinum). Mengingat seluruh stok mesin Arsinum saat ini telah dikirim ke Aceh, wilayah Padasari kini tengah menunggu penyelesaian produksi mesin penjernih air mobile buatan BRIN. Inovasi berkapasitas 10.000 liter per hari ini mampu mengolah berbagai jenis air, termasuk air keruh dan berlumpur, menjadi air siap minum sesuai standar Kementerian Kesehatan.
“Mengingat kebutuhan air bersih tidak bisa ditunda, kami berharap ada pengingat untuk BRIN mungkin melalui pemerintah provinsi agar masalah ini segera diatasi. Mesin Arsinum ini sangat fleksibel karena sumber airnya bisa dari mana saja, termasuk memurnikan air sungai yang keruh,” kata Fikri dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, Senin (2/3/2026).
Selain krisis air bersih, legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX ini juga menyoroti kondisi mati suri yang dialami industri logam lokal di Tegal. Wilayah yang dahulu dijuluki ‘Jepangnya Indonesia’ itu kini tengah terpuruk, dengan 70 hingga 80 persen industri rumahannya berhenti berproduksi.
Fikri menilai, lumpuhnya roda industri ini diakibatkan oleh minimnya pendampingan riset ilmu bahan (material science), sehingga perajin lokal kalah bersaing di era modern. Ancaman serupa juga membayangi sentra industri daerah lain, seperti produsen knalpot di Purbalingga, pabrikasi logam di Boyolali, dan pengecoran logam di Klaten.
Ironisnya, produk-produk berkualitas tinggi buatan Tegal, mulai dari suku cadang kendaraan hingga komponen transmisi infrastruktur BUMN seperti SUTET, klem, dan isolator, justru dipasarkan menggunakan merek perusahaan-perusahaan besar pemenang proyek.
“Saat ini, industri tersebut sedang dalam kondisi kritis. Jika tidak ada sentuhan atau intervensi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota, industri ini akan benar-benar mati,” tegas Fikri.
Sebagai langkah nyata, Fikri memastikan seluruh aspirasi daerah ini akan dirumuskan secara tertulis dan diteruskan kepada Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Ia juga mendorong adanya peninjauan kembali undang-undang terkait guna memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi keberlangsungan industri lokal.
