Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pentingnya penguatan pembangunan kepemudaan sebagai langkah strategis dalam menghadapi bonus demografi yang tengah dialami Indonesia.
Kurniasih menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah penduduk usia muda dibandingkan kelompok usia lanjut merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi pembangunan nasional. Kondisi ini menuntut kebijakan kepemudaan yang lebih terarah, berkelanjutan, serta didukung oleh sinergi lintas sektor.
“Indonesia sedang berada pada fase bonus demografi, di mana jumlah pemuda terus meningkat. Hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi kami di Komisi X DPR RI untuk lebih serius mendorong pembangunan di sektor kepemudaan,” ujar Kurniasih kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Rabu (4/2/2026).
Berdasarkan paparan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur, jumlah pemuda di Jawa Timur mencapai sekitar 21,54 persen dari total penduduk atau sekitar 9,06 juta jiwa. Besarnya populasi pemuda tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi strategis dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan bonus demografi nasional.
Namun demikian, Kurniasih menekankan bahwa besarnya jumlah pemuda harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data Dispora Jawa Timur menunjukkan masih adanya tantangan di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, antara lain rendahnya partisipasi pendidikan tinggi, tingginya angka pengangguran terbuka pada lulusan SMA dan perguruan tinggi, serta persentase pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (not in education, employment, or training/NEET) yang masih berada di kisaran 20 persen.
“Isu utama yang disampaikan pemuda saat ini adalah pendidikan dan lapangan kerja. Hal ini menandakan bahwa pembangunan kepemudaan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan kementerian dan lembaga terkait, serta dunia industri,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Kurniasih mendorong agar kebijakan dan penganggaran kepemudaan tidak hanya bertumpu pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, melainkan disinergikan secara lintas sektor, termasuk dengan kementerian yang membidangi pendidikan, ketenagakerjaan, perindustrian, dan ekonomi kreatif.
Di sisi lain, Komisi X DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam pembinaan pemuda. Berbagai prestasi pemuda Jawa Timur di tingkat nasional dan internasional, serta keberadaan program unggulan seperti Youth Creativepreneur Centre (Y2C), menjadi bukti bahwa ekosistem pemberdayaan pemuda mulai terbangun dengan baik.
Program Y2C yang berfokus pada pelatihan dan sertifikasi kompetensi di sektor ekonomi kreatif dinilai sejalan dengan kebutuhan pasar kerja dan upaya peningkatan daya saing pemuda. Selain itu, Jawa Timur juga telah memiliki payung kebijakan melalui Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan dan tengah menyiapkan Peraturan Daerah omnibus kepemudaan dan keolahragaan.
“Kami melihat Jawa Timur dapat menjadi model praktik baik di tingkat nasional. Pengalaman daerah ini penting sebagai referensi dalam penyempurnaan kebijakan kepemudaan di tingkat nasional,” ungkap Kurniasih.
Ia menambahkan bahwa Komisi X DPR RI akan menjadikan seluruh aspirasi dan data yang diperoleh dalam kunjungan kerja tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, termasuk dalam pembahasan kebijakan serta alokasi anggaran kepemudaan ke depan.
“Pembangunan kepemudaan harus terus diperkuat agar bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan bagi Indonesia, bukan justru menjadi beban di masa depan,” tutupnya.
