Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah secara terbuka menjelaskan komitmen impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) dalam perjanjian dagang bilateral. Ia menegaskan Komisi IV akan mengkaji isu ini secara objektif dengan memprioritaskan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional.
Johan menilai, volume 1.000 ton beras tergolong kecil dibanding produksi nasional. Namun, ia menekankan, perdagangan pangan strategis tetap harus diawasi ketat agar tidak memicu gejolak pasar atau menekan harga gabah petani.
“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,” ujar Johan sebagaimana dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (24/2/2026).
Ia mengatakan bahwa Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi untuk memastikan komitmen tersebut tidak bertentangan dengan arah penguatan swasembada dan kedaulatan pangan. Johan juga menekankan pengawasan kebijakan pangan harus dilakukan hati-hati dan berbasis data, termasuk menjaga stabilitas harga serta mengoptimalkan peran Bulog dalam penyerapan.
“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,” tegas politisi Fraksi PKS ini.
Johan menambahkan Komisi IV akan terus mengawal kebijakan pangan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global.
