Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran. Hal itu disampaikannya saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (20/2/2026).
Dalam sambutannya, ia menekankan, kunjungan kerja ini tidak hanya menyalurkan langsung berbagai bantuan dari mitra kerja Komisi VIII DPR, akan tetapi juga untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait berbagai bidang kerja Komisi VIII DPR. Di antaranya, sebutnya, bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, serta pengelolaan zakat dan wakaf.
“Kunjungan kerja ini selain menyerahkan bantuan, juga untuk mengetahui kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk faktor pendukung dan penghambat di lapangan serta langkah-langkah penyelesaiannya,” ujar Ansory.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pentingnya kebijakan anggaran yang bersumber dari APBN, khususnya dalam konteks efisiensi anggaran. Menurutnya, meskipun terjadi pengurangan anggaran, pemerintah harus memastikan program-program yang menyentuh langsung masyarakat tetap terlaksana secara optimal.
Maka dari itu, Politisi Fraksi PKS ini menekankan anggaran negara harus berpihak pada kelompok masyarakat paling rentan, terutama masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. “Setiap rupiah anggaran yang berpihak pada rakyat miskin adalah wujud kehadiran negara di tengah rakyatnya. Program perlindungan sosial harus benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan sekadar tercatat dalam laporan,” tegasnya.
Ia pun menambahkan, perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan keluarga, khususnya di tengah kondisi ekonomi sulit. Oleh karena itu, terangnya, pemberdayaan ekonomi perempuan serta peningkatan gizi dan pendidikan anak usia dini harus menjadi prioritas utama.
“Memberdayakan seorang ibu berarti menjamin masa depan satu generasi. Anak-anak Sumatera Utara berhak mendapatkan masa depan yang cerah, bebas dari lingkaran kemiskinan,” katanya.
Tidak henti, Ansory turut menyoroti pentingnya menjaga kerukunan sosial dan toleransi di Sumatera Utara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Ia menyebut keberagaman tersebut merupakan kekuatan sosial yang harus terus dirawat melalui penguatan nilai toleransi dan solidaritas antarumat beragama.
Dalam kesempatan tersebut, terangnya, Komisi VIII DPR RI juga meminta penjelasan dari Pemerintah Sumatera Utara terkait berbagai tantangan dan kebijakan yang telah dijalankan. Harapannya, masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan menjadi pertimbangan dalam setiap rapat-rapat Komisi VIII DPR dengan pemerintah pusat.
“Kami berharap kunjungan kerja ini benar-benar dapat menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Utara, sehingga menjadi masukan penting bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat,” tutup Ansory.
